Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
RENCANA menghadirkan Sekolah Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur mulai mengemuka. Program pendidikan khusus bagi anak dari keluarga prasejahtera ini digadang menjadi solusi akses sekolah gratis, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan soal kesiapan daerah.
Pembahasan program tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono dengan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Pemerintah pusat menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional. Skemanya berbeda dari sekolah umum. Siswa akan tinggal di asrama, mendapatkan pendidikan formal sekaligus pembinaan karakter dan pelatihan keterampilan.
“Sekolah Rakyat mengusung pendekatan yang komprehensif,” kata Agus.
Konsep ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya diberi akses pendidikan gratis, tetapi juga kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan konsumsi selama belajar.
“Harapannya, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi,” ujar Agus.
Namun, implementasinya tidak sederhana. Pemerintah pusat menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama penyediaan lahan, infrastruktur, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Di Balikpapan, tantangan itu mulai dihitung. Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menyatakan dukungan, tetapi mengakui belum semua aspek siap.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Balikpapan,” kata Bagus.
Ia menyoroti keterbatasan daya tampung dan kesiapan fasilitas sebagai pekerjaan rumah utama. Pemerintah kota kini menyiapkan kajian teknis, mulai dari penentuan lokasi hingga pemetaan calon siswa.
Bagi warga Balikpapan, program ini berpotensi membuka peluang baru—terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Di sisi lain, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah menyiapkan fondasi. [SR]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar