Komitmen bersama dalam memperkuat penanggulangan TB kemudian dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan. Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Sekda, unsur Forkopimda, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan media.BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik bertema “Peningkatan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Tuberkulosis” di Auditorium 3D Kota Bontang, Kamis (17/9) pagi.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus mencari langkah perbaikan dalam pelayanan penanggulangan TB.
Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Akhmad Suharto, yang menyampaikan sambutan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Dalam sambutan tersebut, Wali Kota menekankan bahwa persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan aspek medis. Penanganannya juga menyangkut kualitas pelayanan publik sekaligus kualitas hidup masyarakat.
“Penanggulangan TB bukan hanya persoalan kesehatan. Ini adalah persoalan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.”
Karena itu, Pemkot Bontang mendorong penguatan deteksi dini, memperluas skrining, mempermudah akses pengobatan, serta memastikan pasien memperoleh pendampingan hingga menyelesaikan rangkaian pengobatan.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui skrining TB dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan di berbagai lokasi di seluruh kelurahan Kota Bontang.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas upaya penemuan kasus secara aktif. Menurutnya, skrining tidak semestinya berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi harus menjadi pintu masuk menuju edukasi, pelayanan, dan pengobatan yang tepat.
Perhatian lebih juga perlu diberikan kepada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi, seperti orang yang melakukan kontak erat dengan pasien TB, lanjut usia, penderita diabetes melitus, masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk, hingga warga binaan pemasyarakatan.
Di sisi lain, Pemkot Bontang menilai persoalan stigma masih menjadi tantangan dalam penanggulangan TB. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar dinilai penting agar pasien tidak merasa dikucilkan selama menjalani pengobatan.
Wali Kota mengajak keluarga, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pasien agar disiplin menjalani pengobatan sampai dinyatakan sembuh.
“Pasien TB jangan dikucilkan. Mereka membutuhkan dukungan, bukan stigma.”
Forum konsultasi publik tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kualitas layanan penanggulangan TB di puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Wali Kota meminta seluruh masukan yang muncul dalam forum tidak sekadar menjadi catatan administrasi, tetapi benar-benar digunakan sebagai bahan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam perbaikan pelayanan.
“Pemerintah hadir, masyarakat dilibatkan, pelayanan diperbaiki, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.”
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bontang, Cahyo Hadi Wicaksono, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut.
Kegiatan turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, forum RT, kader Posyandu se-Kota Bontang, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen bersama dalam memperkuat penanggulangan TB kemudian dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan. Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Sekda, unsur Forkopimda, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan media.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkot Bontang menargetkan pelayanan penanggulangan TB semakin mudah diakses, cepat, manusiawi, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penguatan layanan kesehatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bontang dalam mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
Tidak ada komentar