Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.BONTANG — Lonjakan data warga kategori fakir miskin di Kota Bontang sebesar 52 persen membuat Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris terkejut.
Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang masuk kategori fakir miskin mencapai 1.480 orang, meningkat 52 persen dibandingkan data sebelumnya.
Agus Haris langsung merespons persoalan tersebut. Ia berencana memanggil seluruh Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan pada pekan depan untuk memastikan penyebab kenaikan sekaligus mengevaluasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“ Saya terkejut kok bisa naik. Pekan depan saya panggil semua, baik Dinsos-PM, kecamatan, dan kelurahan,” kata Agus Haris.
Menurutnya, program BLT seharusnya menjadi instrumen untuk membantu menekan angka kemiskinan, bukan justru diikuti dengan munculnya lebih banyak warga yang masuk kategori miskin.
“Secara prinsip, program BLT ini untuk menanggulangi angka kemiskinan agar bisa ditekan, bukan justru melahirkan warga miskin yang baru,” tegasnya.
Program BLT bagi warga miskin sendiri telah berjalan sejak awal 2026. Saat itu, Pemkot Bontang menetapkan sekitar 17 ribu jiwa atau 4.997 kepala keluarga sebagai angka kemiskinan yang tersebar di tiga kecamatan.
Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Bontang Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 8.566 jiwa atau 2.249 kepala keluarga. Berikutnya Kecamatan Bontang Barat dengan 2.453 jiwa atau 728 kepala keluarga.
Agus menjelaskan, angka tersebut sebelumnya telah melalui penyaringan dari data kementerian. Dari sekitar 17 ribu warga yang terdata, hanya sebagian yang kemudian masuk sebagai penerima BLT karena warga lainnya telah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
“Waktu itu menurun ke 17 ribu dari data kementerian. Baru disaring hanya sekitar seribu warga akan dapat BLT. Karena sisanya sudah dapat bantuan dari nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang Ahmad Yani membenarkan adanya peningkatan jumlah warga dalam kategori fakir miskin.
Namun, ia menjelaskan lonjakan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa jumlah warga miskin baru bertambah dalam waktu singkat.
Perubahan terjadi karena adanya pembaruan metode pendataan.
Jika sebelumnya pendataan lebih banyak mengacu pada data Kartu Keluarga (KK), kini proses verifikasi dilakukan dengan metode visitasi langsung dari rumah ke rumah.
“Benar ada tambahan. Data itu sudah diverifikasi. Kebanyakan dari kategori fakir miskin,” kata Ahmad Yani.
Perubahan metode tersebut memungkinkan petugas mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi warga secara lebih langsung dibandingkan hanya mengandalkan data administrasi.
Meski demikian, lonjakan angka tersebut tetap menjadi perhatian Pemkot Bontang. Agus Haris memastikan pemerintah akan meminta penjelasan dari perangkat daerah hingga tingkat kelurahan untuk mengetahui secara lebih rinci penyebab perubahan data.
Evaluasi juga diperlukan agar program BLT benar-benar menyasar warga yang membutuhkan sekaligus mendukung target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Kota Bontang. (*)
Tidak ada komentar