SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka kesempatan para transgender untuk urusan pembuatan KTP elektronik atau KTP-el. Tak ada diskriminasi, semua bisa dilayani. Meski demikian sejumlah syarat harus dipenuhi.

“Kami sudah menerima informasi itu dari pusat,” ujar Abdullah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).

Abdullah berujar, daerah selalu mengacu ketetapan sudah ditentukan pusat. Hanya saja dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan tak dikenal dengan jenis kelamin ketiga atau non-binary. Yang ada itu hanya laki-laki dan perempuan. Kemendagri pun sepakat dengan hal tersebut. Pencatatan nanti tetap berdasarkan jenis kelamin asli.

“Jadi Undang-Undang Kependudukan tidak mengenal transgender,” tegasnya.

Lain cerita jika figur pria atau wanita ini sudah berganti kelamin. Dan pengadilan sudah menjamin hal tersebut. Itu artinya sudah ada kekuatan hukum tetap yang menjamin bila seseorang berganti gender dari pria menjadi perempuan atau sebaliknya. Meski demikian, perlu diingat saat mengurus dokumen kependudukan, semuanya harus dibawa agar urusan jadi lancar.

“Kalau itu pasti kami tuntaskan karena sudah ada putusan hukum yang ada,” sebutnya.

Mantan Kepala Dishub Samarinda ini pun memaklumi bila ada warga yang mengartikan ganda mengenai ihwal pembuatan KTP-el ini. Kemendagri memang membuka pintu, namun sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Utamanya berkaitan dengan legalitas hukum yang menjamin perubahan gender.

“Karena sekali lagi, undang-undang tidak mengenal transgender. Yang ada itu laki-laki dan perempuan,” pungkasnya. **

Penulis: Basuki DH