Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur (Kaltim), Noryani SorayalitaKUTAI TIMUR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur (Kaltim), Noryani Sorayalita, menekankan pentingnya menjadikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai strategi kolektif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.
Hal ini disampaikan Sorayalita saat pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA se-Kaltim di Sangatta, Minggu (25/5/2025). Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Kutai Timur dan akan digelar hingga 27 Mei 2025.
“Perempuan dan anak bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah subjek yang harus didengar dan dilibatkan secara aktif,” tegasnya.
Dalam laporannya, Sorayalita mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya angka kekerasan di Kaltim. Berdasarkan data Simfoni PPPA, tercatat 3.055 kasus kekerasan dengan 3.298 korban sepanjang 2022–2024.
DP3A Kaltim menanggapi serius kondisi ini dengan mendorong program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kini, upaya tersebut diperkuat melalui perluasan program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
“RBI bukan program simbolik. Ini bentuk nyata hadirnya negara hingga ke level komunitas,” ujar Sorayalita.
Berau dan Paser Jadi Pilot Project
Dua kabupaten di Kaltim, yaitu Berau dan Paser, kini ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk program RBI. Implementasi ini diharapkan mempercepat replikasi program DRPPA di seluruh desa dan kelurahan di Kaltim.
DP3A Kaltim juga mendorong keterlibatan aktif dari semua unsur masyarakat: pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Rakorda PPPA Kaltim 2025 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Agenda ini juga sejalan dengan upaya menuju Indonesia Emas 2045, di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung.
“RBI harus menjadi ruang aman, ruang inklusi, dan ruang aksi bersama,” tegas Sorayalita lagi.
Acara ini dihadiri perwakilan DP3A kabupaten/kota se-Kaltim, perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga masyarakat, dan pusat studi gender dari berbagai perguruan tinggi. [RE]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar