newsborneo.id – Belum selesainya penyusunan masterplan banjir mendapat kritikan dari legislator. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menyayangkan jika kajian ini bakal selesai pada akhir tahun.
Apalagi pernyataan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) bahwasanya program non rutin untuk penguraian banjir baru diajukan di 2024.
“Ini sangat terlambat kalau menurut saya. Tidak sesuai dengan visi-misi kepala daerah,” kata politisi Gerindra ini.
Menurutnya, idealnya kajian itu harus rampung di bulan lalu. Sehingga bisa dicicil pada APBD Perubahan tahun ini. Ia meminta pemkot untuk serius dalam menangani masalah klasik banjir ini.
Padahal sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penguraian banjir akan dimulai pada 2023.
“Kalau baru mulai 2024, sementara di RPJMD itu mulai 2023. Artinya program ini meleset dari perencanaannya,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
Awalnya pengajuan masterplan itu disodorkan pada pergeseran anggaran tahun lalu. Namun legislator mempertanyakan mengingat terbatasnya waktu khawatir penyusunan tidak bisa maksimal. Tetapi ketika dianggarakan di awal tahun justru penyelesaiannya molor hingga akhir tahun.
“Saat itu kami pertanyakan karena mepetnya waktu. Berbanding terbalik sekarang ketika dimulai tahun depan justru rampungnya akhir tahun,” tutur dia.
Diketahui penyusunan masterplan ini dikucur Rp 1,3 miliar. Tender ini dimenangkan PT Globetek Glory Konsultan. Perusahaan asal Manado ini mengalahkan 45 perusahaan lainnya pada saat tender. (ADS)
