DPRD Kaltim Minta Sosialisasi Fatwa Larangan Vape Menjangkau Daerah
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.(Newsborneo)SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang larangan penggunaan, produksi, dan jual beli rokok elektrik atau vape dinilai perlu diikuti dengan sosialisasi yang lebih luas. Penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga harus menjangkau masyarakat hingga daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut menjadi penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan.
Ia menyebut komunikasi formal dengan pihak-pihak di daerah perlu diperkuat, termasuk kepada masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini berkaitan dengan produk rokok elektrik.
“Harus ada komunikaai dengan teman-teman (retail) di daerah, ini kalau sudah menjadi fatwa. Dan tentunya sosialiasai diperkuat kembali agar bisa dipahami dengan baik,” jelasnya, Jumat (13/11).
Salehuddin juga mendorong pemerintah bersama MUI mengambil langkah lebih serius untuk membatasi akses vape bagi anak-anak dan remaja. Menurutnya, kelompok usia tersebut perlu mendapat perlindungan agar tidak mudah terpapar kebiasaan menggunakan rokok elektrik.
Ia menilai, beragam pilihan rasa dan kandungan nikotin dalam vape dapat menjadi daya tarik sekaligus memicu ketergantungan. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum penggunaan produk tersebut semakin meluas di kalangan generasi muda.
“Kami mendukung langkah pemerintah dan MUI untuk mempercepat sosialisasi serta membatasi akses anak-anak dan remaja terhadap vape. Kesehatan harus menjadi prioritas karena ini menyangkut masa depan generasi muda, bukan semata-mata kepentingan bisnis,” tegasnya.
Salehuddin menambahkan, sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan pembatasan ketat hingga pelarangan rokok elektrik. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi gambaran bahwa persoalan vape membutuhkan perhatian serius.
Ia berharap sosialisasi yang konsisten disertai langkah perlindungan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mencegah risiko ketergantungan nikotin sejak dini. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar