DPRD Kaltim: Penggajian PPPK Seharusnya Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan.(dok: Newsborneo)SAMARINDA — Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai sudah semestinya dilakukan.
Sebab, kebijakan pengangkatan PPPK hingga penghentian perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan, pemerintah pusat seharusnya bertanggung jawab tidak hanya dalam pengaturan dan proses seleksi PPPK, tetapi juga pembiayaannya.
Menurut dia, status ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK telah diatur melalui Undang-Undang ASN. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan penghentian pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak terus dibebani konsekuensi anggaran dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau kita melihat asal kebijakannya, PPPK ini merupakan produk pemerintah pusat. Mulai dari pengaturan dalam undang-undang sampai kebijakan penghentian tenaga honorer. Jadi, semestinya pemerintah pusat juga mengambil tanggung jawab, baik untuk proses seleksi maupun pembayarannya,” ujar Agusriansyah, Jumat (13/11).
Dia menilai, rencana pengalihan penggajian PPPK ke APBN merupakan langkah yang tepat jika benar-benar dapat mengurangi beban keuangan daerah.
Namun, pelaksanaannya harus disertai aturan yang jelas. Pemerintah daerah perlu mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme pengalihan pembiayaan tersebut, termasuk ketika PPPK paruh waktu nantinya beralih menjadi penuh waktu.
Agusriansyah mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk meringankan beban daerah justru menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran.
“Jangan hanya dilihat bahwa gaji PPPK nantinya dibayar melalui APBN. Mekanisme dan aturan yang menyertainya juga harus jelas. Tujuan akhirnya harus benar-benar mengurangi beban pemerintah daerah, bukan sekadar memindahkan pos pembiayaan,” tegasnya. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar