210 Bank Sampah Terbentuk di Balikpapan, Kontribusi Pengurangan Sampah Baru 1–2 Persen

Redaksi Newsborneo
13 Nov 2026 19:10

3 menit membaca

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Dody Yulianto

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengembangan bank sampah. Hingga November 2026, tercatat sekitar 210 bank sampah telah terbentuk dan tersebar di seluruh kecamatan.

Meski jumlah tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pembentukan di tingkat kelurahan dan kecamatan, kontribusinya terhadap pengurangan total timbulan sampah di Kota Balikpapan masih berkisar 1 hingga 2 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bank sampah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif dan memberikan dampak nyata.

06 Okt 2026

Adapun kebersihan kawasan terminal menjadi bagian yang dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan.

“Artinya, kebersihan dan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Pemkot Balikpapan juga terus mengajak masyarakat meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola sampah. Upaya tersebut antara lain melalui kepatuhan terhadap jadwal pembuangan, pemilahan sampah sejak dari rumah, serta pengurangan sampah rumah tangga.

Drainase dan Permukiman Masuk Evaluasi

Tidak hanya persoalan pengangkutan dan pengolahan sampah, perhatian pemerintah juga diarahkan pada kebersihan kawasan permukiman serta kondisi saluran drainase.

Dody mengungkapkan, DLH telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk UPTD Pengelolaan Drainase, untuk menindaklanjuti berbagai catatan terkait kebersihan saluran air.

Salah satu kawasan yang pernah menjadi perhatian adalah Kampung Pinisi. Saat kunjungan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya, masih ditemukan sampah di sejumlah saluran drainase berukuran kecil atau parit.

Kondisi sungai di sekitar kawasan tersebut juga menjadi perhatian, terutama menyangkut kejernihan air dan kondisi struktur bangunan di bawah permukiman.

“Hal tersebut sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Enam Bank Sampah Induk dan 204 Unit

Dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Balikpapan saat ini memiliki sekitar 210 bank sampah. Jumlah tersebut terdiri dari enam bank sampah induk dan sekitar 204 bank sampah unit yang tersebar di seluruh kecamatan.

Dody menjelaskan, pembentukan bank sampah tersebut mengacu pada instruksi Wali Kota Balikpapan pada 2025. Dalam ketentuan itu, setiap kelurahan diwajibkan memiliki sedikitnya enam bank sampah unit, sementara setiap kecamatan harus mempunyai minimal satu bank sampah induk.

Menurutnya, ketentuan pembentukan tersebut telah terpenuhi. Namun, pemerintah perlu melanjutkan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana setiap bank sampah beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah.

“Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi pengelolaan dan kinerja bank-bank sampah tersebut, sehingga bisa diukur sejauh mana kontribusinya dalam mendukung program pengurangan dan pengelolaan sampah,” ungkapnya.

Kontribusi yang diperkirakan masih berada pada kisaran 1–2 persen menunjukkan bahwa potensi pengurangan sampah melalui bank sampah masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya memperbanyak jumlah bank sampah, tetapi juga memastikan setiap unit beroperasi secara aktif, dikelola dengan baik, serta mampu meningkatkan volume sampah yang dipilah dan dimanfaatkan kembali.

Pemkot Balikpapan pun terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar pemilahan dan pengurangan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari. Upaya tersebut perlu dimulai dari rumah tangga, sekolah, kawasan permukiman, hingga ruang publik.

Pengelolaan sampah yang baik diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian penilaian Adipura, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat Kota Balikpapan. (*)