DPRD Kaltim Minta PLN Buka Data Penyebab Pemadaman Listrik Berulang
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Pemadaman listrik yang terus berulang di sejumlah daerah di Kalimantan Timur mulai menimbulkan keresahan. Bukan hanya menghambat kegiatan rumah tangga, gangguan pasokan listrik juga berimbas pada aktivitas pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan energi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta PT PLN (Persero) lebih terbuka menjelaskan persoalan di balik gangguan listrik tersebut. Menurutnya, alasan pemeliharaan mesin pembangkit yang selama ini disampaikan belum cukup memberikan gambaran utuh mengenai penyebab pemadaman.
Ia menilai, masyarakat berhak mengetahui persoalan teknis yang sebenarnya terjadi. Apakah gangguan berasal dari kerusakan unit pembangkit, pekerjaan pemeliharaan, atau kondisi jaringan listrik yang membutuhkan pembenahan lebih besar.
“PLN perlu memberikan penjelasan yang terang mengenai persoalan teknis di lapangan. Jangan sampai informasi yang disampaikan hanya sebatas pemeliharaan pembangkit, sementara penyebab lainnya belum diketahui masyarakat,” tegasnya, Jumat (13/11).
Agusriansyah juga meminta PLN menelusuri kemungkinan adanya persoalan pada sistem kelistrikan yang saling terhubung antardaerah. Sebab, gangguan pasokan listrik tidak hanya dirasakan di satu titik, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh, terutama menyangkut kecukupan pasokan daya dan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Untuk memastikan persoalan tersebut, ia mendorong PLN memublikasikan sejumlah data penting. Di antaranya riwayat pemadaman, kapasitas pembangkit, beban puncak penggunaan listrik, ketersediaan cadangan daya, hingga tingkat keandalan jaringan.
Data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kelistrikan secara objektif. Selain itu, keterbukaan informasi juga bisa menjadi dasar untuk menilai apakah gangguan yang terjadi hanya bersifat sementara atau memang membutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Keterbukaan informasi diperlukan agar bisa diketahui apakah pemadaman ini hanya karena perbaikan insidental atau ada persoalan yang lebih besar dan membutuhkan penanganan menyeluruh,” imbuhnya.
Tak hanya meminta penjelasan, Agusriansyah turut menyoroti perlunya perlindungan bagi pelanggan yang terdampak. Ia mendorong PLN mempertimbangkan pemberian kompensasi, salah satunya melalui pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar yang mengalami pemadaman berulang.
Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi berkali-kali tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Sebab, dampaknya sudah merembet ke berbagai aktivitas masyarakat, termasuk operasional UMKM yang berpotensi mengalami kerugian ketika pasokan listrik terhenti.
Agusriansyah memastikan DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap PLN. Ia berharap persoalan tersebut segera ditangani sehingga masyarakat tidak terus menanggung dampak dari gangguan pasokan listrik. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar