
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan memperluas jaringan pasokan pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD). Kolaborasi dibangun bersama Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang memiliki potensi komoditas pangan strategis.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu agenda dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan, Selasa (11/8/2026). Pemkot Balikpapan menargetkan kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diterjemahkan menjadi transaksi dan distribusi pangan antardaerah.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, KAD menjadi langkah strategis karena karakter Balikpapan sebagai kota jasa membuat ketersediaan pangan sangat bergantung pada daerah sentra produksi.
“Kerja sama antardaerah menjadi strategi utama memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi,” kata Rahmad.
Menurutnya, kesinambungan pasokan dari daerah produsen sangat penting untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mengantisipasi gejolak harga.
“Jangan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Karo Jadi Mitra Pasokan Hortikultura
Dalam skema kerja sama tersebut, Kabupaten Karo memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu sentra produksi hortikultura. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, hingga bawang menjadi potensi pasokan untuk memenuhi kebutuhan Balikpapan.
Sementara Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pada sektor perikanan, peternakan, dan pertanian yang juga dapat mendukung kebutuhan pangan masyarakat Balikpapan.
Kolaborasi dengan dua daerah tersebut sekaligus menjadi upaya diversifikasi sumber pasokan sehingga Balikpapan tidak terlalu bergantung pada satu wilayah pemasok.
Rahmad meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyusun langkah operasional setelah kerja sama disepakati.
Penguatan jaringan distribusi, pertukaran informasi produksi, hingga pemantauan perkembangan harga komoditas dinilai perlu dilakukan agar KAD memberikan dampak langsung terhadap stabilitas pangan.
Inflasi Balikpapan Masih dalam Sasaran
Berdasarkan data hingga Juli 2026, inflasi Balikpapan tercatat 0,25 persen secara bulanan dan 3,06 persen secara tahunan. Sementara inflasi tahun kalender mencapai 2,50 persen.
Meski masih berada dalam sasaran nasional, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Beberapa di antaranya adalah penyesuaian harga BBM non-subsidi, kenaikan harga base oil dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, biaya logistik, serta meningkatnya harga bahan baku.
Kondisi tersebut membuat pengamanan pasokan pangan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi, khususnya untuk komoditas yang memiliki volatilitas harga tinggi.
Perbanyak Gerakan Pangan Murah
Selain KAD, TPID Balikpapan terus menjalankan sejumlah program untuk menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, operasi pasar, penyebaran bibit hortikultura, pemantauan harga harian, penguatan kios penyeimbang, serta business matching dengan pelaku usaha.
Pemkot menilai langkah tersebut perlu diperkuat dengan kolaborasi antardaerah, terutama menghadapi risiko perubahan iklim dan dinamika harga energi yang dapat memengaruhi biaya produksi maupun distribusi pangan.
Dengan adanya kerja sama bersama Karo dan Bulukumba, Pemkot Balikpapan berharap rantai pasok pangan menjadi lebih beragam dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, penguatan KAD diharapkan mampu memastikan pasokan pangan tetap tersedia, distribusi lebih lancar, dan harga komoditas tetap terjangkau, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga inflasi Balikpapan tetap terkendali. (*)
Tidak ada komentar