Singgung Pemerintahan Prabowo, AHY Kritik Ego Sektoral di Birokrasi

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masih adanya ego sektoral di antara kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai kondisi tersebut membuat masing-masing instansi cenderung merasa paling penting hingga terjadi perebutan anggaran, meski tujuan pembangunan yang dijalankan sebenarnya sama.

“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” ujar AHY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY menyinggung tema Munas Ikastara ke-11 yakni “Connect, Collaborate and Lead the Change” yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini.

Menurutnya, tema itu mencerminkan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk antar kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas agar bergerak dalam arah kebijakan yang sama.

“Core-nya ya semangat kita di sini. Kolektif, solution, government, akademik, bisnis, media dan community. atau apapun bentuknya, yang jelas ada tiga hal itu dan saya setuju sekali,” ujarnya.

AHY menjelaskan, ego sektoral kerap membuat pembangunan tidak terintegrasi sehingga hasilnya kurang optimal. Ia mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang tidak saling terhubung akibat minimnya koordinasi antarinstansi.

“Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi ketika pembangunan bandara besar tidak diikuti konektivitas yang memadai, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.

“Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Hal serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor pariwisata yang sulit berkembang jika akses menuju lokasi belum dibangun dengan baik.

“Membangun sektor pariwisata tapi tidak terjangkau menuju ke sana juga akan sulit untuk bisa sukses dan lain-lain,” ucapnya.

Karena itu, AHY menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menilai sinergi tersebut dibutuhkan untuk menciptakan kepastian, termasuk bagi para investor.

“Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional. (*/asm)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→