Pemkab Kutai Timur Tancap Gas, Susun Empat Strategi Percepat Realisasi APBD 2026
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak ingin mengulang cerita lama. Serapan anggaran menumpuk di akhir tahun. Pekerjaan terburu-buru. Manfaat ke masyarakat pun terlambat.
Belajar dari pengalaman itu, Pemkab Kutim mulai tancap gas sejak awal 2026. Empat strategi utama disiapkan untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah ini disampaikan dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I 2026 di Sangatta, Rabu (7/1/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kutim, Noviari Noor, menyebut percepatan anggaran harus dilakukan secara terukur. Bukan asal cepat, tapi tetap efektif dan efisien.
“Kami merumuskan empat strategi utama untuk mendorong percepatan realisasi APBD 2026,” ujarnya.
Strategi pertama dimulai dari hulu. Perencanaan dipercepat sejak awal tahun.
Pemkab Kutim menerapkan readiness criteria agar setiap kegiatan benar-benar siap dijalankan. Dokumen perencanaan, teknis, hingga administrasi harus tuntas sejak awal. Tujuannya jelas, tak ada lagi program tertunda hanya karena berkas belum lengkap.
Strategi kedua menyasar sektor pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah membentuk Tim Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Kutim. Selain itu, disiapkan War Room PBJ sebagai pusat kendali proses pengadaan.
Di ruang ini, seluruh tahapan dipantau. Mulai dari tender, e-katalog, progres vendor, hingga penguatan peran pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen.
“Langkah ini untuk mempercepat pengadaan sekaligus meminimalkan hambatan teknis di lapangan,” jelas Noviari.
Strategi ketiga memanfaatkan teknologi. Pemkab Kutim menerapkan dashboard monitoring harian sebagai sistem peringatan dini. Data realisasi anggaran setiap perangkat daerah ditampilkan secara real time.
Pimpinan daerah bisa langsung melihat paket pekerjaan yang belum tayang, belanja sosial yang tertunda, hingga progres fisik dan keuangan.
“Dengan data harian, keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Strategi keempat menekankan pentingnya sinergi. Seluruh perangkat daerah diminta memiliki komitmen yang sama. Bekerja serempak. Bergerak sejak awal.
Noviari menegaskan, empat strategi ini dirancang untuk mengubah pola lama. Anggaran tidak lagi menumpuk di akhir tahun.
Targetnya pun jelas. Pada triwulan pertama 2026, realisasi APBD ditargetkan sudah mencapai minimal 20 persen.
Langkah ini diharapkan mampu menghindari kendala serapan anggaran yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, percepatan ini diharapkan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat sejak awal tahun,” pungkas Noviari. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar