DPRD Minta Pemprov Kaltim Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru

ANGGOTA DPRD Kaltim, Ali Hamdi, meminta Pemprov Kaltim mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Ali Hamdi mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif, termasuk inspeksi mendadak ke pasar secara rutin dan berkala, bukan hanya sekali-sekali.

Legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menuturkan, kenaikan harga sembako ini sangat memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.

Ali menilai, Pemprov Kaltim harus hadir untuk melindungi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, kenaikan harga sembako ini tidak hanya terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi sudah terasa sejak beberapa bulan lalu.

Dia khawatir, jika tidak segera ditangani, harga sembako akan semakin melonjak saat tahun baru.

“Apalagi beberapa bulan lagi menghadapi Ramadhan, sehingga kami minta kepada pemerintah melakukan stabilitas harga pasar,” ujar Ali Hamdi di Samarinda, Rabu (22/11/2023).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, sembako yang kerap mengalami kenaikan harga antara lain beras, minyak goreng, bawang merah dan putih, gula, garam, daging sapi, susu, telur, serta gas elpiji.

Oleh karena itu, Ali Hamdi meminta Pemprov Kaltim untuk mencarikan solusi agar harga sembako ini bisa stabil dan terjangkau.

“Ini kalau bisa jangan ada yang melonjak. Apalagi loncatannya itu sampai 100 persen,” tegasnya.

Ali Hamdi juga mengusulkan solusi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan proyeksi ketahanan empat bulan ke depan.

Namun, ketersediaan bahan pokok ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan para petani lokal di Benua Etam.

Anggota DPRD Kaltim, Ali Hamdi. (DPRD Kaltim)
“Jadi kalau ini impor terus petani kita masih tetap bisa melakukan tugasnya tidak masalah. Tapi kalau ini mau matikan, seperti beras jadi anjlok, karena harganya jauh, ini yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Ali Hamdi berharap, Pemprov Kaltim bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga sembako ini.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga ketahanan pangan.

“Jangan sampai kita terjebak dalam krisis pangan,” pungkasnya. (ADS)