Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’udSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 92 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam agenda reshuffle kabinet pertengahan tahun 2026. Pelantikan tersebut menjadi langkah awal penataan organisasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (29/6/2026), dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Sebanyak 92 ASN yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas, hingga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, pergeseran jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
“Hari ini kita baru saja melaksanakan pelantikan untuk eselon II, eselon III, eselon IV, serta pejabat pengawas dan fungsional. Ini merupakan bagian dari penyegaran dan penguatan organisasi pemerintahan,” ujar Rudy usai pelantikan.
Rudy memastikan seluruh proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit dan manajemen talenta, bukan atas dasar kedekatan maupun pertimbangan nonprofesional lainnya.
Menurutnya, setiap ASN yang mendapatkan amanah jabatan telah melalui proses penilaian kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
“Karena sistemnya merit dan berbasis manajemen talenta, maka penempatan pejabat dilakukan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Rudy mengungkapkan proses penataan birokrasi belum sepenuhnya selesai. Pemerintah Provinsi Kaltim masih akan melakukan pelantikan lanjutan pada awal Juli 2026 untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.
Pelantikan berikutnya akan mencakup beberapa posisi eselon II, eselon III, dan eselon IV yang saat ini masih dalam proses penetapan.
“Kemungkinan bulan depan kita masih akan melaksanakan pelantikan lanjutan untuk beberapa posisi yang masih kosong,” katanya.
Ia menambahkan, proses tersebut tetap akan mengacu pada sistem manajemen talenta yang diterapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga hasil seleksi terbuka (selter) yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
Selain memastikan proses penempatan pejabat berjalan sesuai aturan, Rudy menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar seluruh tahapan administrasi kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi karena mayoritas merupakan birokrat berpengalaman yang telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kepala dinas yang baru tidak untuk beradaptasi lagi, tetapi harus langsung berakselerasi. Pejabat sebelumnya juga diharapkan melakukan transfer knowledge agar target-target pembangunan bisa segera dicapai,” ujarnya.
Meski telah melakukan pelantikan besar-besaran, hingga saat ini masih terdapat sekitar 16 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Kaltim yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Berikut sejumlah pejabat eselon II yang resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim:
Tidak ada komentar