newsborneo.id – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyoroti kinerja pemerintah yang belum melelang 68 kegiatan di tahun anggaran 2022 ini.
Dari hasil rapat koordinasi yang digelar beberapa hari lalu, Faisal mengungkapkan bahwa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaporkan ada sekitar 97 pengerjaan yang harus berjalan di tahun ini.
Dia khawatir, pemerintah gagal melelang semua kegiatan hingga masa kerja tahun ini berakhir. Sebab, hingga pertengahan Mei, kegiatan yang ditender baru sebanyak 29 proyek.
“Sisanya diminta cepat agar proyek berjalan lancar dan tidak mangkrak,” katanya.
Langkah pemerintah yang urung tender sebagian besar proyek berpotensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) tahun ini membengkak.
Dia menilai, Pemkot Bontang harusnya mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya, di mana terdapat beberapa proyek yang gagal lelang menggunakan dana Bantuan Keuangan Provinsi dan berdampak pengurangan di tahun selanjutnya.
“Harusnya belajar dari tahun sebelumnya. Kalau terlambat akibatnya akan fatal. Bankeu 2022 ini saja kita cuma dapat Rp 22 miliar, terpangkas 50 persen dari tahun sebelumnya,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah, Yessi Waspo mengatakan, saat ini dia menunggu OPD yang akan mengajukan proses lelang.
“Kami kan pelaksana saja. Jadi secara administrasi juga diajukan dari masing-masing OPD,” katanya.
Data terakhir per Selasa lalu, memang baru ada 29 proyek. Meski begitu, belum ada data terbaru yang diterima dari staf. Tapi, dia menyakinkan setiap hari ada perkembangan tambahan proyek yang dilelang.
“Kalau data terbaru saya belum tahu berapa. Jadi, kita tetap pantau dan segera memproses,” pungkasnya. (ADS)
