BPBD Bontang Perkuat Standar Pelayanan dan Kolaborasi Penanggulangan Bencana
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terkait peningkatan standar pelayanan BPBD.BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang memperkuat kualitas pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana. Upaya tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Rabu (4/11/2026).
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terkait peningkatan standar pelayanan BPBD.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kota Bontang, Lukman, yang mewakili Wali Kota Bontang. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman, serta perwakilan perangkat daerah, dunia usaha, unsur relawan, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Lukman menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut terus memperbaiki layanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peningkatan kapasitas SDM, kecukupan sarana dan prasarana, hingga kejelasan pembagian tugas antarinstansi menjadi kunci utama. Forum ini adalah sarana strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat demi perbaikan layanan BPBD yang berkelanjutan,” ujar Lukman saat membacakan arahan Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman, menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perangkat daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.
Usman juga mendorong penguatan sistem informasi kebencanaan satu pintu di bawah koordinasi BPBD. Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan akurasi laporan, serta memperkuat koordinasi petugas ketika terjadi keadaan darurat.
Selain peningkatan standar pelayanan teknis, forum turut membahas pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi, pelatihan, dan simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala dinilai perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah yang harus diambil saat terjadi bencana.
Keterlibatan sektor swasta juga menjadi perhatian. BPBD mendorong dunia usaha di Kota Bontang untuk berpartisipasi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana, terutama melalui penyediaan sarana keselamatan dan armada evakuasi.
Berbagai masukan dan rekomendasi yang dihimpun dalam forum tersebut selanjutnya akan dirangkum dalam dokumen komitmen bersama. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar tindak lanjut yang lebih konkret bagi seluruh pihak terkait.
Melalui Forum Konsultasi Publik 2026, BPBD Kota Bontang berharap kualitas pelayanan semakin meningkat dan kerja sama lintas sektor semakin kuat, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dapat terus dibangun demi mewujudkan Kota Bontang yang tangguh bencana.(*)
Tidak ada komentar