Awinardi Desak Pertamina Optimalkan Kuota Pertalite Bontang Sebelum 2026 Berakhir
BONTANG – Persoalan antrean dan ketersediaan Pertalite di Kota Bontang dinilai tidak cukup jika hanya dilihat dari sisi keterbatasan pasokan. DPRD Bontang justru menemukan adanya kuota BBM bersubsidi yang dalam beberapa tahun terakhir tidak terserap secara maksimal.
Temuan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Awinardi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, Pemerintah Kota Bontang, sejumlah SPBU, serta Asosiasi Pengecer BBM, Senin (31/8/2026).
Awinardi memaparkan, berdasarkan data yang dibahas DPRD, kuota Pertalite Bontang pada 2023 mencapai sekitar 25.000 kiloliter (KL). Namun, realisasi penyalurannya hanya berkisar 24.000 KL. Artinya, terdapat sekitar 1.312 KL kuota yang tidak terserap.
Menurutnya, persoalan BBM perlu ditelusuri mulai dari hulu, khususnya terkait besaran kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sebelum kemudian melihat persoalan di tingkat distribusi.
“Kita kan menganalisa kasus ini, kasus-kasus BBM ini, hulunya dulu baru hilirnya. Apa itu hulunya? Hulunya kuota Kota Bontang terhadap apa yang BPH Migas alokasikan,” ujar Awinardi.
Persoalan serupa, lanjut dia, kembali terjadi pada 2024. Saat itu Bontang memperoleh alokasi Pertalite sekitar 28.233 KL. Namun, penyerapan kembali berada di kisaran 24.000 KL sehingga menyisakan sekitar 4.348 KL.
Pada 2025, alokasi yang diterima Bontang tercatat sekitar 26.907 KL. Dengan penyerapan yang kembali berada di kisaran 24.000 KL, masih terdapat sekitar 2.476 KL kuota yang tidak tersalurkan.
Rangkaian data tersebut membuat Awinardi mempertanyakan anggapan bahwa keterbatasan kapasitas SPBU menjadi penyebab utama persoalan distribusi. Menurutnya, sejumlah SPBU di Bontang memiliki kemampuan untuk menampung dan menyalurkan BBM dalam jumlah yang lebih besar.
“Tidak terserap itu barangnya (BBM), bukan karena SPBU tidak mampu. SPBU mampu. Saya tahu, kemarin saya ambil datanya. SPBU KM 5, SPBU Hajjah Djulla/AKW dan SPBU yang lain mampu menampung ini barang,” bebernya.
Ia meminta persoalan sisa kuota tersebut tidak kembali berulang pada tahun berjalan. Menurut Awinardi, pengalaman selama 2023 hingga 2025 semestinya menjadi bahan evaluasi agar seluruh alokasi yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kenapa saya tekankan sekali, kenapa kita tidak boleh ada sisa, karena 2023, 2024, 2025 faktanya dengan kuota yang dibuka BPH Migas kita sisa, padahal SPBU sama menyerap itu. Jangan sampai terjadi 2026,” tegasnya.
Untuk memastikan komitmen tersebut berjalan, Awinardi bahkan mendorong adanya kesepakatan tertulis antara DPRD dan Pertamina mengenai optimalisasi penyaluran kuota BBM.
“Saya minta notulen, teman-teman staf, bikinkan narasinya, bikinkan komitmen bersamanya, beliau tanda tangan hari ini sebagai pertanggungjawaban kita ke publik,” tandasnya.
Menanggapi sorotan DPRD, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, menjelaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU mengacu pada alokasi tahunan yang telah ditetapkan BPH Migas.
Alokasi tahunan tersebut kemudian diturunkan menjadi kuota mingguan dan bulanan bagi masing-masing SPBU.
“Kuota yang disampaikan oleh rekan-rekan di media dan sosial terutama, perlu kami sampaikan bahwasanya kuota Solar JBT, kami diberikan amanah oleh BPH Migas. Tiap-tiap SPBU memiliki jumlah kuota baik mingguan maupun bulanan dari angka tahunannya,” jelas Hermawan.
Untuk wilayah Bontang, alokasi bulanan disebut berada di kisaran 2.022 KL. Pada Juni, penyaluran mencapai sekitar 2.000 KL sehingga terdapat selisih sekitar 22 KL dari alokasi bulanan.
“Di bulan Juni, kita sudah menyalurkan sebanyak 2.000 KL. Artinya ada gap sebesar 22 KL,” katanya.
Hermawan memastikan selisih tersebut tidak serta-merta hilang. Kekurangan pada Juni diperhitungkan dalam penyaluran bulan berikutnya.
Hal itu terlihat pada Juli, ketika penyaluran mencapai sekitar 2.040 KL. Dengan demikian, kekurangan pada bulan sebelumnya telah dikompensasi.
“Yang kemarin minus di bulan Juni kita ambil, kita bayar lunas di bulan Juli,” terangnya.
Sementara itu, hingga 30 Agustus, realisasi penyaluran disebut telah mencapai sekitar 1.920 KL. Pertamina menegaskan distribusi tetap dilakukan dengan mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan BPH Migas.
Khusus untuk 2026, berdasarkan data BPH Migas yang dibahas dalam RDP, Bontang memperoleh alokasi Pertalite sekitar 24.344 KL. Hingga Juli, realisasi penyaluran tercatat sekitar 13.766 KL.
Dengan angka tersebut, Hermawan memastikan masih terdapat ruang kuota yang dapat disalurkan pada sisa periode 2026.
“Jadi masih tersedia kuota untuk disalurkan pada semester kedua,” imbuhnya. (*)
Tidak ada komentar