Ombudsman Apresiasi Pelayanan Publik Kukar, Dua Tahun Berturut-turut di Zona Hijau

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Salah satunya lewat kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Timur.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menerima langsung kunjungan silaturahmi dan audiensi jajaran Ombudsman RI Perwakilan Kaltim di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Selasa (5/8/2025).

Rombongan dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin. Turut hadir Sekretaris Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kukar, Herry Polo, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar, Pipin Indrayani.

Pertemuan ini membahas koordinasi dan kerja sama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kukar. Mulyadin menegaskan, penguatan jejaring kerja sama menjadi kunci untuk mencegah praktik maladministrasi dan meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat.

“Kami melihat, jika koordinasi ini diperkuat, laporan masyarakat bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Ini penting agar tidak ada penyimpangan di lapisan bawah,” ujarnya.

Baca Juga

Tambang di Kaltim Masih jadi Raja Ekspor

11 Jun 2025

Menurutnya, pelayanan publik di Kukar selama dua hingga tiga tahun terakhir berada di zona hijau, yang berarti dalam kondisi baik. Capaian ini, kata Mulyadin, perlu dijaga, dipertahankan, dan ditingkatkan.

Ombudsman RI mengapresiasi berbagai program pelayanan publik yang dijalankan Pemkab Kukar. Sinergi yang ada diharapkan berlanjut dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik, sejalan dengan fokus Pemkab Kukar dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Bupati Aulia menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, Ombudsman adalah pengawas independen yang memastikan pelayanan publik berjalan adil dan transparan. Ia menegaskan, kerja sama dengan Ombudsman selama ini sudah berjalan baik.

“Ada laporan atau aduan yang disampaikan ke Ombudsman dan bisa kita tindak lanjuti. Ombudsman juga memberikan apresiasi atas indeks pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup bagus. Harapannya, capaian ini bisa kita pertahankan,” kata Aulia.

Orang nomor satu di Kukar itu berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan. Ia juga meminta Ombudsman untuk terus mengidentifikasi layanan publik yang masih perlu perbaikan.

“Pemkab Kukar tidak anti kritik. Justru kritik itu vitamin untuk membangun Kukar lebih baik,” tegasnya. [DIAS/DES]