Wali Kota Bontang Soroti Lemahnya Laporan Kampung KB dan Kasus KDRT

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pentingnya inovasi dalam menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan bersama DP3AKB Kota Bontang, Senin (26/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.

Baca Juga

Truk Semen Tabrak Traffic Light Simpang RSUD Bontang, Mobil Ketua PA Bontang Ikut Penyok

07 Sep 2022

Pertemuan itu diikuti sejumlah pejabat, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lukman serta Kepala DP3AKB Eddy Forestwanto. Fokus utama pertemuan adalah perbaikan pencatatan dan pelaporan kegiatan Kampung KB di Kota Bontang.

“Kampung KB bukan hanya program seremonial. Ini strategi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Neni.

Ia menekankan bahwa inovasi harus hadir dalam berbagai bentuk. Baik dari sisi teknologi, maupun kegiatan nyata yang langsung menyentuh masyarakat.

Baca Juga

PDRB Bontang Naik Rp5 Triliun Selama Setahun

29 Jun 2024

Wali Kota juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan Kampung KB. Menurutnya, pelaporan yang tidak akurat bisa menghambat efektivitas program secara keseluruhan.

Dalam paparannya, Neni menyampaikan keprihatinan terhadap angka perceraian di Bontang yang mencapai 10 persen. Ia juga menyinggung tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.

“Ini jadi tantangan besar. Kader Kampung KB harus jadi agen perubahan, bukan hanya pelaksana teknis,” tegasnya.

Hingga saat ini, Bontang telah memiliki: 2 Kampung KB Dasar; 5 Kampung KB Berkembang; 1 Kampung KB Mandiri; dan 7 Kampung KB Paripurna

Pemkot Bontang juga memasang target ambisius: nol persen stunting. Neni menyebut Surabaya dan Mojokerto sebagai contoh sukses yang bisa diadopsi.

Namun, tantangan besar lainnya adalah soal kejujuran data.

“Kadang data dimanipulasi hanya untuk bisa menerima bantuan. Ini harus diubah. Data harus jujur agar intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Wali Kota menutup arahannya dengan ajakan kolaborasi. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bergerak bersama,” ucapnya.

Ia berharap, melalui Kampung KB yang dikelola secara inovatif dan jujur, Bontang bisa menjadi kota sejahtera dan berdaya saing, dimulai dari keluarga yang sehat dan berkualitas. [PRA]