newsborneo.id – Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara berdampak positif bagi Kaltim, terutama dari sisi ekonomi.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali berujar survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum dilakukan. Namun, dampak ekonomi secara umum sudah bisa dirasakan.
Dampak yang sudah bisa dirasakan itu, di antaranya investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku yang hingga kini masih berlanjut.
Proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari juga turut dirasakan warga setempat.
Hal yang perlu diwaspadai mendatang adalah ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena pembangunan di IKN membutuhkan ribuan pekerja.
Sehingga jika tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.
“Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kami optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan,” beber dia, Minggu (14/8/2022).
Dalam upaya mengendalikan inflasi, dia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan government to government’s (G2G) dan ‘Business to Business’ (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.
Sementara itu, di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
“Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan food estate,” kata Ricky.
Food estate yang dikembangkan itu berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim. (*)