Wakil Ketua DPRD Bontang Desak DLH Kaltim Hadiri Rapat Pengembangan KIB
Redaksi
15 Juli 2024 | 16:43 16:43
.
2 menit membaca
NEWS BORNEO – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur untuk hadir dalam rapat terkait pengembangan Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari.
Agus Haris menyatakan kekesalannya karena DLH Kaltim telah absen dalam rapat untuk kedua kalinya.
“Saya tidak tahu apakah mereka tidak datang karena ada halangan atau memang takut. Tapi ini sudah kedua kalinya mereka tidak hadir,” ujar Agus Haris, Senin (15/7/2023).
Menurut Agus Haris, pengembangan KIB di Bontang Lestari membutuhkan perhatian khusus, terutama dari aspek lingkungan.
“Minggu depan kita undang lagi. Kalau sampai undangan ketiga mereka masih tidak datang, kami dari DPRD yang akan mendatangi mereka langsung,” tegasnya.
Kehadiran DLH Kaltim penting untuk memberikan klarifikasi dan informasi terkait dampak lingkungan dari pengembangan kawasan industri tersebut.
Sebelumnya, DLH Kaltim diketahui absen dalam beberapa rapat penting yang membahas pengembangan KIB. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan anggota DPRD dan masyarakat yang mengharapkan transparansi dari pemerintah provinsi.
Agus Haris menegaskan bahwa rapat dengar pendapat ini bertujuan memastikan pengembangan kawasan industri di Bontang Lestari dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Klarifikasi dari DLH diperlukan untuk menjamin bahwa proyek ini tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Saya berharap DLH Kaltim memahami pentingnya kehadiran mereka dalam rapat-rapat ini. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk Bontang, termasuk memastikan setiap langkah pengembangan industri dilakukan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan,” tambahnya.
Agus Haris berharap DLH Kaltim dapat lebih proaktif dan responsif terhadap undangan rapat dari DPRD Bontang. Kehadiran mereka sangat dinantikan untuk memberikan penjelasan dan memastikan pengembangan KIB di Bontang Lestari berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV)
