newsborneo.id – Sebagai wilayah penyangga IKN, sudah sepatutnya Samarinda , sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berbenah.
Berbenah dalam artian untuk menyambut potensi kebaikan bahkan juga bersiap menangkal akibat negatif dari pemindahan ibukota negara.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husein menuturkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara tersebut setidaknya akan menarik tiga hal.
Pertama, penduduk, yaitu migrasi secara besar-besaran akan terjadi dari luar Pulau Kalimantan.
Kedua, ada perebutan sumber daya, entah itu makanan, air, bahkan tempat tinggal.
Ketiga, Persaingan usaha dan kesempatan kerja.
Dalam menyikapi ketiganya Sani bin Husein menitik beratkan penyiapan SDM sebagai hal pertama yang harus diselesaikan.
“Berarti merujuk dari yang saya sampaikan itu yang pertama berarti penyiapan SDM” ujar Sani bin Husein Wakil Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu.
Ia tidak ingin justru sebagai tuan rumah penduduk lokal hanya diam melihat para pendatang menikmati manfaat terbesar dari pemindahan IKN itu.
“Jangan sampai kita tidak jadi tuan rumah di daerah kita sendiri, saya nggak percaya orang yang mengatakan orang kalimantan itu nggak pinter, di sini banyak orang-orang pintar” ujarnya.
Kedua ia mengatakan harus ada ketersedian akses bagi daerah penyangga untuk dapat memiliki lahan di dekat IKN, karena sangat disayangkan jika ternyata lahan di sekitar IKN justru dikuasai kebanyakan oleh orang-orang dari luar Kalimantan.
“jangan sampai ada aturan-aturan yang melarang kita punya tanah di dekat IKN” tegasnya.
Terakhir, lagi-lagi tentang SDM, menurutnya perlu adanya peningkatan kompetensi menyiapkan para ahli di berbagai bidang dengan meningkatkan mutu pendidikan.
Menurutnya peningkatan mutu pendidikan di Kota Samarinda akan sangat ditentukan oleh tiga hal, yaitu kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang memadai, dan keberpihakan anggaran pemerintah.
“Mutu pendidikan itu sebenarnya menurut saya ditentukan oleh tiga hal yang pertama gurunya, jangan berharap sekolah berkualitas kalau guru menderita.” jelasnya.
“Kedua fasilitasnya, sekolah nda bocor dan banjir. Ketiga keberpihakan anggaran pemerintah daerah 20 persen diluar gaji.” pungkasnya.
Dengan demikian Samarinda akan lebih siap dalam menyambut gelombang pemindahan Ibu Kota Negara. (ADS/DPRD SAMARINDA)
