21 Maret 2023 - 19:45
Search
Close
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
Menu
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
21 Maret 2023 - 19:45
Search
Close
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
Search
Close
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
  • Home
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Bontang
    • Balikpapan
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ragam
  • Visual
    • Videografi
    • Infografis
  • Kolom
Home Kaltim Samarinda

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda, Sani bin Husein

Bagikan:

RedaksibyRedaksi
24 Januari 2023 | 22:12

newsborneo.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda, Sani bin Husein menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69.193.733 juta.

Sebab, Sani menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji itu tidak rasional. Kemudian menurutnya, kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Terlebih, ia katakan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil.

BacaJuga

Sinergi DPRD Samarinda dan Pemkot Perlu Ditingkatkan Lagi

RPJMD Kota Samarinda Sepakat Direvisi

Ketua DPRD Samarinda Minta RPJMD Fokus Kesejahteraan Rakyat

Bahas Inventarisasi Perda, DPRD Samarinda Terima Kunker DPRD Bontang

“Kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” Sani Bin Husain saat diwawancarai melalui Whatsapp pada Selasa (24/1/2023).

Sani menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.

“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan,” katanya.

“Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jemaah haji ya ludes,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK pada (5/1/2023) dalam acara monitoring dan audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu berharap kedepan BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak.

Karena ia tidak ingin pada akhirnya BPKH menjadi perusahaan yang tidak punya modal sama sekali dan semua akhirnya ditanggungkan kepada jamaah. Padahal, ia katakan badan tersebut adalah perusahaan investasi.

“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa,” katanya. (ADS/DPRD SAMARINDA)

Tags: DPRD SamarindaJemaah Haji

Bagikan:

SAMARINDA

Wali Kota Samarinda Dukung Lapas Layak Huni lewat Pemindahan Lokasi
Samarinda

Wali Kota Samarinda Dukung Lapas Layak Huni lewat Pemindahan Lokasi

21 Maret 2023 | 01:49
Satgas PPKS Universitas Mulawarman Dilaporkan ke Polisi

Satgas PPKS Universitas Mulawarman Dilaporkan ke Polisi

by Redaksi
21 Maret 2023 | 00:31

Perayaan HUT ke-15 Gerindra, Jalan Sehat Berhadiah Mobil dan Tiket Umrah Gratis

Perayaan HUT ke-15 Gerindra, Jalan Sehat Berhadiah Mobil dan Tiket Umrah Gratis

by Redaksi
19 Maret 2023 | 19:02

Kaltim Dapat Tawaran jadi Tuan Rumah MTQ Nasional Tahun 2024

Kaltim Dapat Tawaran jadi Tuan Rumah MTQ Nasional Tahun 2024

by Redaksi
19 Maret 2023 | 17:27

Harga TBS Kelapa Sawit Kaltim Naik, Kini Rp2.458,60 per Kilogram

Harga TBS Kelapa Sawit Kaltim Naik, Kini Rp2.458,60 per Kilogram

by Redaksi
18 Maret 2023 | 17:27

Home Kaltim Samarinda

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Sani Bin Husein Nilai Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji karena Kesalahan Pengelolaan

Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda, Sani bin Husein

Bagikan:

RedaksibyRedaksi
24 Januari 2023 | 22:12

newsborneo.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Samarinda, Sani bin Husein menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69.193.733 juta.

Sebab, Sani menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji itu tidak rasional. Kemudian menurutnya, kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Terlebih, ia katakan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil.

BacaJuga

Sinergi DPRD Samarinda dan Pemkot Perlu Ditingkatkan Lagi

RPJMD Kota Samarinda Sepakat Direvisi

Ketua DPRD Samarinda Minta RPJMD Fokus Kesejahteraan Rakyat

Bahas Inventarisasi Perda, DPRD Samarinda Terima Kunker DPRD Bontang

“Kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” Sani Bin Husain saat diwawancarai melalui Whatsapp pada Selasa (24/1/2023).

Sani menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.

“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan,” katanya.

“Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jemaah haji ya ludes,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK pada (5/1/2023) dalam acara monitoring dan audiensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu berharap kedepan BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak.

Karena ia tidak ingin pada akhirnya BPKH menjadi perusahaan yang tidak punya modal sama sekali dan semua akhirnya ditanggungkan kepada jamaah. Padahal, ia katakan badan tersebut adalah perusahaan investasi.

“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa,” katanya. (ADS/DPRD SAMARINDA)

Tags: DPRD SamarindaJemaah Haji

Bagikan:

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Siber

Privacy Policy

Disclaimer

Tentang Kami  |  Redaksi  |  Pedoman Siber

Privacy Policy  |  Dislaimer

COPYRIGHT © 2023 NEWSBORNEO.ID, ALL RIGHT RESERVED
Managed by Aydan Putra

Add New Playlist

21 Maret 2023 - 19:45

Kanal

Home

Kaltim

    Samarinda

    Balikpapan

    Bontang

Nasional

Internasional

Olahraga

Ragam

Visual

    Videografi

    Infografis

Kolom

About Us | Pedoman Siber | Disclaimer