Sensus Ekonomi 2026 di Bontang Capai 78,51 Persen, Pemkot Kejar Pendataan Rampung Akhir Agustus

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mendorong percepatan pendataan Sensus Ekonomi 2026 untuk memastikan seluruh aktivitas usaha, mulai dari perusahaan berskala besar hingga usaha rumahan dan bisnis berbasis daring, dapat terpetakan secara akurat.

Hingga saat ini, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bontang telah mencapai 78,51 persen. Capaian tersebut menempatkan Bontang sebagai salah satu daerah dengan progres pendataan tertinggi di Kalimantan Timur.

Namun, masih terdapat pelaku usaha dan keluarga yang belum terdata. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan antara lain akses menuju sejumlah lokasi serta kesibukan responden.

Pemkot Bontang menargetkan seluruh proses pendataan dapat dituntaskan sebelum 31 Agustus 2026.

Mewakili Wali Kota Bontang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar target tersebut dapat tercapai.

Menurutnya, data hasil sensus menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Data yang lengkap dan akurat juga dibutuhkan untuk mengetahui potensi ekonomi daerah secara lebih menyeluruh.

Ibarat General Check-Up Ekonomi

Sensus Ekonomi dinilai layaknya general check-up terhadap kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai struktur dan perkembangan berbagai sektor usaha.

Informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan modal, potensi ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi digital, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Karena itu, Dasuki meminta perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan ikut membantu petugas BPS menyelesaikan pendataan.

Data yang akurat, kata dia, akan menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Bontang agar semakin kuat dan berdaya saing.

Usaha Rumahan hingga Bisnis Online Ikut Didata

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut mencakup seluruh aktivitas usaha.

Tidak hanya perusahaan besar, pendataan juga menyasar usaha rumahan hingga bisnis yang menjalankan aktivitasnya melalui platform digital.

Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, termasuk tenaga kerja, omzet, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Sementara itu, Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, mengatakan pihaknya terus mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis di lapangan.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan akses petugas menuju kawasan industri, perkantoran, hingga kompleks perumahan.

Nur Wahid juga meminta masyarakat tidak khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia memastikan data yang dikumpulkan bersifat rahasia.

Petugas BPS juga dibekali identitas resmi dan barcode yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi.

Bukan untuk Kepentingan Pajak

Salah satu tantangan dalam pendataan adalah masih adanya kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan data, terutama terkait pajak maupun bantuan pemerintah.

BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 ditujukan untuk pemetaan potensi dan kondisi ekonomi, bukan untuk kepentingan perpajakan.

Untuk mempercepat penyelesaian pendataan, camat, lurah, perusahaan, hingga instansi vertikal diminta memberikan akses dan dukungan kepada petugas BPS.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (12/8/2026), sejumlah masukan teknis turut dibahas.

Di antaranya usulan pendataan secara terpusat bagi instansi tertentu serta penguatan dukungan melalui forum masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPS, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut menjadi penegasan bersama agar seluruh pelaku usaha di Kota Bontang dapat terdata dan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dalam Sensus Ekonomi 2026.

Dengan pendataan yang lebih lengkap, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan arah kebijakan ekonomi Bontang sekaligus membuka ruang pertumbuhan usaha dan lapangan kerja yang lebih tepat sasaran. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→