newsborneo.id – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, salah satu persoalan tentang perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dinilai lamban. Sebab, komunikasi yang belum maksimal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
”Kapan mereka mau membangun, berapa biayanya, sering kali tidak jelas. Anggaran tidak jelas karena memang ini proyek besar,” jelas Hadi seperti dilansir dari Antara di Samarinda.
Menurut dia, sejak Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang sangat terkejut. ”Kata beliau uangnya dari mana, artinya belum terbayangkan berapa dana yang harus dialokasikan dari rencana itu,” terang Hadi.
Namun Hadi secara pribadi bisa memaklumi apabila Menteri Keuangan kaget dengan catatan hal tersebut harus tetap diperjuangkan. Pemindahan IKN sesuatu yang sangat luar biasa dan manfaatnya bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia secara umum.
Dengan adanya perpindahan akan terdapat perimbangaan pembangunan yang akan membuat Indonesia menjadi semakin tangguh. ”Kalau pembangunan terus terpusat di Pulau Jawa, akan terjadi kecemburuan dan masalah sosial masyarakat dan akan susah dikendalikan karena mereka hilang kepercayaan dengan pemerintah pusat,” tutur Hadi.
Hadi juga mengimbau dengan momentum perpindahan IKN seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersyukur walaupun memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebab, semua yang namanya baru butuh biaya besar.
”Tapi hal tersebut bisa dilakukan secara bertahap dan perlu proses. Presiden Jokowi meminta Istana Kepresidenan sudah terbangun di IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2024. Rencananya peringatan HUT Kemerdekaan RI dilakukan di Istana Kepresidenan yang baru pada 17 Agustus 2024,” ujar Hadi Mulyadi. [antara]
