Diskominfo, BPS, dan OPD Didorong Perkuat Sinergi Wujudkan Satu Data Kaltim

SAMARINDA – Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi elemen penting dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif. Karena itu, sinergi antarinstansi dalam pengelolaan data terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, Robiana Hastawulan, saat mewakili Kepala Satpol PP Kaltim dalam kegiatan bertajuk “Peran Diskominfo dalam Pengelolaan Data Terpadu” yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Wibawa, Kantor Satpol PP Provinsi Kaltim, Selasa (21/7/2026).

Menurut Robiana, data memiliki fungsi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Kualitas data yang baik akan membantu perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, merancang program pembangunan, hingga melakukan evaluasi secara lebih tepat dan terukur.

“Data yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen pimpinan perangkat daerah sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab menghasilkan data sektoral sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem informasi pembangunan yang mendukung proses perencanaan hingga evaluasi program pemerintah.

Dalam pengelolaannya, perangkat daerah dituntut untuk menyediakan data yang lengkap dan valid, menyampaikan laporan tepat waktu kepada wali data, serta melakukan pembaruan secara berkala agar informasi yang tersedia tetap relevan dengan kondisi terkini.

Robiana juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang berperan dalam pembinaan statistik sektoral. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan data yang terintegrasi dan mudah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan data daerah. Beberapa di antaranya adalah perbedaan format dan definisi data antarinstansi, keterlambatan penyampaian data, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola data.

“Berbagai tantangan tersebut perlu diatasi bersama melalui koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan kapasitas SDM, dan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mewujudkan data berkualitas untuk Kalimantan Timur,” jelasnya.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan strategi yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi antara OPD, Diskominfo, dan BPS, penerapan standar data serta metadata yang seragam, hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan statistik, teknologi informasi, dan tata kelola data secara berkelanjutan.

Menurut Robiana, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan pengelolaan data yang semakin baik, terintegrasi, dan berbasis standar yang sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→