newsborneo.id – Pemkot Bontang meraih penghargaan BKN Award 2022. Penghargaan itu diserahkan langsung Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana kepada Wakil Wali Kota Bontang, Najirah di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (25/8/2022).
Kota Bontang berhasil menyabet dua kategori penghargaan sekaligus. Kategori Penilaian Kompetensi dan Implementasi Manajemen ASN terbaik.
Penghargaan ini diberikan karena Pemkot Bontang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing.
Mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.
Sementara untuk kategori Instansi Pemerintah yang dinilai, meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota.
Adapun penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik.
Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Penilaian Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT.
Ketiga, kategori special mention yakni Pilot Project SIASN; dan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Dalam pengarahannya, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan pentingnya merubah pola pikir, dan pola tindak dalam berkinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
“Lakukan adaptasi, inovasi dan kreasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sehingga birokrasi yang adaptif dapat dipercepat pembangunannya untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman,” ujarnya.
Perkembangan teknologi dan perubahan paradigma masyarakat dengan literasi digital yang tinggi, serta kebutuhan perubahan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang ramping serta ideal, kata Bima menuntut adanya penyusunan sistem kerja bagi pegawai agar semakin efisien dan efektif.
