newsborneo.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terima laporan masyarakat soal antrian truk truk di sejumlah SPBU di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djaeroni menuturkan antrean truk itu terjadi lantaran kelangkaan solar subsidi. Akibatnya antrean itu lanjut Angkasa terjadi beberapa kecelakaan lalu-lintas.

“Jadi kami sikapi melihat kelapangan dan antrian antrian itu. Ada beberapa hal yang memang terjadi tidak sebagaimana mestinya,” ujarnya, Jumat (10/2/2023).

Angkasa melihat ada keganjilan yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya ada beberapa kasus yang kendaraaan menggunakan fuel card tidak semestinya.

Artinya ada kendaraan yang sudah tidak layak pakai tapi tetap bisa didaftarkan dan mendapatkan fuel card. Menurutnya ada kelemahan kelemahan terhadap pengawasan.

Diperparah dengan kebijakan fuel card. Dimana tidak hanya Samarinda saja yang mengeluarkan, tetapi di daerah lain juga mengeluarkan, jadi kebijakannya berbeda beda.

Pembatasan maksimal pengisian solar juga menurutnya menjadi salah satu pemicu. Dimana truk provinsi membutuhkan solar yang lebih banyak dari yang dibatasi.

Akhirnya ada truk yang mengantre selama lebih dari 1 hari agar memperoleh solar yang cukup.

“Kapasitas maksimal 200 liter itu. Untuk truk yang lintas provinsi atau kota itu tidak akan cukup. Jadi mereka harus mengantri kembali.

“Jadi misalnya mau ke Berau, mereka harus antre hari ini, besok, dan lusa. Secara tiga hari berturut turut,” sambungnya.

Disebutkan juga ada sejumlah SPBU yang dikurangi jatahnya. Sehingga menimbulkan kelangkaan. Komisi III meminta kepada pihak Pertamina untuk menyamaratakan dan menambah solar di Samarinda.

“Jadi itu yang harus dievaluasi. Supaya kuota di Samarinda bisa terpenuhi secara utuh. Saran dari kita untuk menambah kuota,” tutupnya. (ADS/DPRD SAMARINDA)