DPRD Kaltim Usul Program Nonprioritas Ditunda Demi Selamatkan Gratispol Pendidikan
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, minta Pemprov tetap prioritaskan Gratispol Pendidikan ditengah kondisi fiskal yang menurun, Rabu (22/7/2026).SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tetap menempatkan Program Gratispol Pendidikan sebagai prioritas utama meski kemampuan fiskal daerah tengah mengalami penurunan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai program unggulan di bidang pendidikan tersebut tidak boleh kehilangan momentum hanya karena persoalan birokrasi maupun keterbatasan anggaran. Menurutnya, manfaat program tersebut sangat besar bagi pelajar dan mahasiswa sehingga realisasinya harus dipercepat.
“Saya justru sekarang melihat Gratispol agak turun. Birokrasinya yang agak tinggi. Hati-hati, saya bilang. Harusnya Gratispol yang laju angkanya,” ujar Syahariah, Rabu (22/7/2026).
Ia menilai, di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian skala prioritas dengan tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus utama. Program-program yang tidak bersifat mendesak, kata dia, dapat ditunda sementara demi memastikan janji pemerintah di bidang pendidikan tetap terealisasi.
“Kegiatan-kegiatan lain boleh dipending dulu kalau beliau ingin memenuhi janji politiknya kepada masyarakat di bidang pendidikan,” katanya.
Syahariah menegaskan, penyesuaian akibat kondisi keuangan daerah bukan berarti menghentikan Program Gratispol Pendidikan. Sebaliknya, pelaksanaannya perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan mendahulukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya minta prioritaskan dulu anak-anak yang tidak mampu. Kalau yang mampu, pending dulu,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Pemprov Kaltim menyampaikan kondisi fiskal secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat memahami tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah tanpa mengurangi komitmen untuk tetap menjalankan program prioritas.
“Berikanlah penyampaian secara ilmiah, secara terbuka. Sampaikan kondisinya seperti apa. Janji memang ada, tetapi sekarang kondisi keuangan seperti ini,” ujarnya.
Syahariah mengungkapkan, masukan tersebut telah disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur maupun Sekretaris Daerah Kaltim. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi sehingga Program Gratispol Pendidikan tetap berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. (*)
Tidak ada komentar