newsborneo.id – Banyak permasalahan yang muncul ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai 2023.
Kebijakan tersebut membuat keresahan bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia dengan munculnya aturan Surat Menteri PAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu.
Munculnya surat itu, membuat BKPSDM Bontang gerak cepat melakukan pendataan dan pemetaan pegawai honorer. Namun, ada satu hal yang menggelitik salah satu Anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli.
Dikatakannya, dengan pemerintah membuka tes secara umum, maka otomatis, teman-teman honorer yang sudah mengabdi lama akan tersingkir atau tak bisa mengimbangi dengan mereka yang baru lulus kuliah. Sehingga pemerintah perlu melakukan strategi untuk menyelamatkan yang sudah mengabdi lama sebagai honorer.
“Saya menangkap bahwa BKPSDM Bontang sangat cepat merespon aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, Bontang termasuk salah satu daerah yang paling cepat merespon,” kata Rusli, Senin (20/6/2022) di Sekretariat DPRD Bontang.
Tetapi, politisi Hanura tersebut mengatakan aturan yang keluar di pusat memang cepat direspon oleh OPD terkait di Bontang. namun disayangkan, penambahan tenaga honorer semakin menggila.
“Kalau memang tahu bakal ada aturan soal penghapusan honorer, jangan ada penambahan lagi. Dan ini yang jadi permasalahan dilematis,” ujarnya.
Menurutnya, dengan terus menerus menambah tenaga honorer, maka pemerintah seakan membuat penyakit untuk diri sendiri. Karena diketahui ada beberapa perangkat daerah yang melakukan penambahan tenaga honorer.
“Keinginan kami singkat dan padat. Ingin menyelamatkan honorer yang ada saat ini, dan tidak ingin menambah honorer yang belum masuk. Bukan tidak membuka lowongan pekerjaan, tapi selamatkan dulu yang sudah ada,” tegasnya.
Rusli juga menyatakan, pihaknya sudah keliling melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dan tak sedikit daerah membuat strategi-strategi khusus dan yang menentang aturan yang ada dari pusat.
“Saya ingin Pemkot Bontang berani, buatkan celah untuk bisa menyelamatkan honorer yang ada, ini sebagai antisipasi, ketika hal terburuk harus tes dan lain sebagainya maka sudah terencana dengan baik. Kalau bisa dipercepat, dipersiapkan dari diri. Simple saja karena ini permasalahan nasional,” paparnya.
“Kalau bisa jangan terlalu cepat merespon. Biarkan daerah lain dulu, lebih baik kita jadi daerah terakhir yang menerapkan aturan pusat, supaya bisa meniru daerah lain yang bisa menyelamatkan honorernya,” sambungnya.
Rusli berharap dengan adanya rapat kerja ini ada titik temu, dan bisa membuat teman-teman honorer untuk tidur nyenyak tanpa meresahkan statusnya lagi. (ADS)
