Plt Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Akhmad Muzakkir saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) GAPKI Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Fugo Samarinda, Jumat (10/7/2026). Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha sawit untuk meningkatkan daya saing industri dan kesejahteraan masyarakat.SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha kelapa sawit dalam upaya meningkatkan daya saing industri perkebunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, Akhmad Muzakkir, saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Fugo Samarinda, Jumat (10/7/2026).
Dalam sambutannya, Muzakkir menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sawit untuk menjawab berbagai tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang. Ia berharap Rakercab GAPKI dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis yang sejalan dengan visi pembangunan perkebunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap memperkuat sinergi dengan GAPKI. Kita ingin membangun industri sawit yang tidak hanya taat regulasi dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzakkir.
Menurutnya, industri kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor unggulan yang berperan besar dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga pertumbuhan sektor tersebut agar tetap kompetitif di tengah berbagai dinamika global.
Selain membahas penguatan industri, pemerintah juga menyoroti isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian bersama, khususnya menjelang pembahasan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027.
Muzakkir menegaskan bahwa keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
“Penetapan upah harus mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan dunia usaha dan hak pekerja. Hubungan industrial yang sehat akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor perkebunan di daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci menghadapi perkembangan teknologi dan mekanisasi di sektor perkebunan modern. Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi tenaga kerja perlu terus diperluas agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang semakin dinamis.
“Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi perhatian bersama. Tenaga kerja yang kompeten akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perkebunan ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muzakkir menyebut GAPKI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung tata kelola perkebunan yang lebih baik, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan sumber daya manusia di sektor kelapa sawit.
Ia berharap organisasi tersebut terus mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai tantangan industri, mulai dari aspek keberlanjutan, produktivitas, hingga penguatan kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“GAPKI merupakan mitra strategis pemerintah. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan industri kelapa sawit Kalimantan Timur yang semakin berdaya saing, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakercab GAPKI Kalimantan Timur Tahun 2026 diikuti oleh 79 perusahaan anggota GAPKI dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Rozani Erawadi serta Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim Wilma Kania Febrina.
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, merumuskan strategi pengembangan industri sawit, serta memperkokoh sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
Tidak ada komentar