Rahmad Mas’ud Dukung Langkah Gubernur Kaltim Perjuangkan Tambahan Anggaran Daerah ke Pusat
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur bersatu memperjuangkan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penambahan Transfer ke Daerah (TKD) serta penyelesaian dana kurang salur yang hingga kini belum diterima pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Seluruh kepala daerah hadir dalam rapat tersebut, termasuk Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo. Kehadiran keduanya menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperjuangkan hak fiskal daerah di tengah semakin terbatasnya ruang anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur harus memiliki langkah yang sama dalam menghadapi tantangan fiskal yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, bersama para sekretaris daerah se-Kalimantan Timur. Kami melaksanakan rapat koordinasi mengenai keuangan daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan fiskal daerah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Salah satu hasil utama rapat tersebut adalah kesepakatan untuk menemui langsung Menteri Keuangan guna menyampaikan kondisi riil keuangan daerah sekaligus memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah dan penyelesaian dana kurang salur.
Menurut Rudy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi agenda tersebut dalam waktu dekat.
“Intinya, teman-teman seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur meminta agar bisa bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan. Insya Allah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Secepatnya. Nanti kami kabarkan. Pasti kami informasikan,” katanya.
Selain memperjuangkan tambahan TKD, rombongan kepala daerah juga akan meminta kepastian penyelesaian dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Rudy menilai persoalan tersebut harus diperjuangkan secara bersama karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pembangunan daerah.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegasnya.
Rudy mengungkapkan, pemerintah daerah telah memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat sedang mengkaji kemungkinan penambahan transfer ke daerah. Meski demikian, menurutnya pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu keputusan tersebut tanpa menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi di lapangan.
“Masih rencana. Kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk APBD di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, seluruh kepala daerah sepakat datang langsung ke Jakarta untuk mencari solusi atas persoalan dana kurang salur maupun berkurangnya TKD yang berdampak terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan.
> “Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” kata Rudy.
Gubernur berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia. Menurutnya, peningkatan transfer ke daerah serta penyelesaian dana kurang salur akan memperkuat kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat realisasi program-program prioritas di seluruh kabupaten dan kota.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar