Tak Hanya Soal Gizi, BKKBN Kaltim Soroti Rumah Tak Layak Huni sebagai Pemicu Stunting

BALIKPAPAN – Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Timur ternyata tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi anak. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni juga menjadi perhatian serius karena dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas kesehatan keluarga.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Sunarto, mengungkapkan masih banyak keluarga yang tinggal di kawasan bantaran sungai dengan akses sanitasi dan air bersih yang terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan risiko stunting pada anak.

Meski berbagai program pemenuhan gizi telah berjalan, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan Program Makan Bergizi Gratis, menurutnya persoalan lingkungan tempat tinggal tetap harus mendapat perhatian khusus.

“Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus terus kita intervensi, karena masyarakat yang tinggal di bantaran sungai masih cukup banyak,” ujar Sunarto dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).

Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah berupaya menyinergikan program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah pusat dengan program perbaikan rumah layak huni milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 500 unit rumah.

Sunarto menilai kolaborasi kedua program tersebut penting agar penanganan stunting tidak hanya fokus pada aspek gizi, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan yang menjadi penunjang kesehatan keluarga.

“Program pemerintah pusat tiga juta rumah dan program provinsi yang menargetkan 500 unit rumah harus terus didampingi dan disinergikan,” tegasnya.

Sebagai langkah pendukung, BKKBN Kaltim telah menyerahkan data keluarga berisiko stunting kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut memuat sejumlah indikator kelayakan hunian yang nantinya akan diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penentuan penerima program.

Menurut Sunarto, keberadaan data yang akurat menjadi kunci agar bantuan perbaikan rumah dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

“Data itulah yang menjadi penting. Kami sudah menyerahkannya kepada Dinas PUPR Provinsi untuk divalidasi dan diverifikasi. Mudah-mudahan sasaran program menjadi tepat karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa pemetaan yang tepat, program perbaikan rumah berpotensi tidak efektif karena bantuan bisa saja tidak menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Padahal, keluarga rentan dengan kondisi hunian yang buruk merupakan kelompok yang paling membutuhkan intervensi untuk memutus rantai stunting.

Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, pemerintah berharap penanganan stunting di Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak bagi tumbuh kembang anak. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→