

KUTAI TIMUR – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang memberikan pendampingan teknis kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Staper) Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur daerah terhadap sistem pelaporan pajak yang kini sepenuhnya berbasis digital.
Pendampingan berlangsung secara aktif dan terstruktur, dengan menghadirkan dua narasumber dari KPP Pratama Bontang, Partini dan Hamdan Fauzi. Mereka membimbing peserta mulai dari aktivasi akun Coretax, pembuatan kode otorisasi DJP, hingga praktik penyusunan bukti potong PPh 21, PPh Final, dan bukti potong unifikasi. Selain itu, peserta juga diajarkan proses penyampaian SPT Masa PPh 21, SPT Masa Unifikasi, dan SPT Masa PPN Pemungutan.
Partini menekankan bahwa aktivasi Coretax dan pembuatan kode otorisasi menjadi fondasi utama pelaporan pajak modern. “Bendahara wajib memahami alur pembuatan bukti potong dan pelaporan digital agar seluruh proses berjalan lancar,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi persiapan awal menjelang kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh pada Januari–Maret 2026, sehingga seluruh aparatur diharapkan siap menggunakan sistem sejak dini.
Sementara itu, Hamdan Fauzi memimpin simulasi praktis pembuatan bukti potong dan pengunggahan SPT Masa. Peserta diberikan kesempatan langsung untuk menginput data, mengecek, dan menyelesaikan unggahan final. Metode ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman teknis dan meminimalkan kesalahan administrasi. “Praktik langsung membantu peserta memahami alur dan prosedur secara lebih mendalam,” jelas Hamdan.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, memberikan apresiasi tinggi atas pendampingan tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas staf dalam menghadapi sistem perpajakan elektronik yang terus berkembang.
“Kami berterima kasih atas pendampingan KPP Pratama Bontang. Ini menjadi langkah penting agar pelaporan pajak lebih tertib, cepat, dan sesuai aturan. Dengan pemahaman yang baik, staf dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan secara mandiri dan tepat waktu,” kata Ronny. Ia berharap program serupa dapat rutin digelar untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel. (Adv)
Tidak ada komentar