DPRD Bontang Soroti Maraknya Bom Ikan, Muhammad Sahib Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai NasDem, Muhammad Sahib. (dok: Newsborneo)BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai NasDem, Muhammad Sahib, meminta pemerintah dan aparat terkait mengambil langkah tegas terhadap praktik pengeboman ikan yang masih terjadi di perairan Kota Bontang. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan.
Muhammad Sahib menegaskan, pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi persoalan bom ikan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat pesisir. Ia menilai tindakan tegas perlu segera dilakukan agar praktik tersebut benar-benar hilang dari wilayah perairan Bontang.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Bagaimana caranya supaya pengebom ikan ini sudah tidak ada lagi di perairan Kota Bontang. Karena bom ikan itu sangat membahayakan pemakainya dan sangat merugikan biota laut kita. Terumbu karang hancur dan ekosistem laut rusak,” ujarnya.
Selain penindakan, ia juga meminta pemerintah kota lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai dampak buruk penggunaan bom ikan. Menurutnya, edukasi harus dilakukan langsung ke titik-titik kampung nelayan seperti di Guntung, Tanjung Laut, Bontang Kuala, hingga Tanjung Limau.
“Nelayan kita tidak terlalu banyak, hanya beberapa titik saja. Jadi pemerintah harus turun langsung memberikan pemahaman bahwa bom ikan itu tidak benar bagi lingkungan dan juga sangat berbahaya bagi pemakainya,” katanya.
Ia mengungkapkan, penggunaan bom rakitan oleh nelayan bahkan berpotensi menimbulkan ledakan di rumah warga. Karena itu, praktik tersebut harus dihentikan melalui pendekatan edukasi dan solusi nyata bagi nelayan.
Muhammad Sahib juga meminta Dinas Perikanan Kota Bontang tidak pasif dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia mendorong adanya dialog bersama nelayan sekaligus pemberian bantuan alat tangkap alternatif agar masyarakat tidak lagi bergantung pada praktik ilegal.
“Kalau memang ada nelayan yang menggunakan bom ikan karena alasan hasil tangkapan, maka pemerintah harus hadir mencarikan solusi. Misalnya dipasilitasi alat tangkap lain agar mereka tidak lagi memakai bom,” tambahnya.
Terkait pengawasan di laut, ia memahami keterbatasan personel Polairud di Bontang. Menurutnya, minimnya personel membuat pengawasan belum maksimal, terlebih wilayah pengawasan juga mencakup kawasan Sangatta.
Meski demikian, ia meminta pengawasan tetap ditingkatkan. Bahkan, ia mendorong pemerintah membantu fasilitas operasional Polairud, termasuk menyediakan armada kecil seperti ketinting agar pengejaran terhadap pelaku bom ikan bisa lebih efektif saat air surut.
“Kalau nelayan memakai ketinting saat melakukan pengeboman, maka Polairud juga harus difasilitasi armada yang sama supaya bisa masuk ke wilayah dangkal dan melakukan pengawasan lebih maksimal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi menjaga kelestarian laut Bontang dan melindungi nelayan dari bahaya penggunaan bom ikan.(irw)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar