Bukan Anggaran Mengendap, Ini Penjelasan Pemkot soal Silpa Rp479 Miliar
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo MM, pada Rapat Paripurna DPR Kota Balikpapan ke 7 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 dengan Agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Rabu (24/6/2026).Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp479,275 miliar. Angka tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Meski nilainya mendekati setengah triliun rupiah, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., menegaskan Silpa tersebut bukan disebabkan lambatnya pelaksanaan program atau adanya anggaran yang sengaja tidak digunakan.
Menurutnya, sebagian besar Silpa berasal dari efisiensi hasil tender serta sejumlah kegiatan yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, khususnya pekerjaan fisik yang waktunya berdekatan dengan penutupan tahun anggaran.
“Silpa ini bukan berarti kita terlambat dalam menggunakan anggaran. Ada beberapa faktor, di antaranya sisa hasil tender dan adanya kegiatan yang berada di akhir periode sehingga tidak bisa dimaksimalkan, terutama kegiatan fisik menjelang penutupan tahun anggaran. Tetapi anggaran itu langsung kita gunakan kembali untuk APBD 2026,” kata Bagus usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Silpa merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana yang belum terserap pada tahun berjalan akan menjadi luncuran dan dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau tidak terserap, berarti langsung menjadi luncuran di tahun berikutnya. Mekanismenya memang seperti itu,” ujarnya.
Untuk menekan besarnya Silpa pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun.
Langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan fisik maupun program pembangunan dapat segera berjalan dan selesai sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa bisa dimulai lebih awal, mudah-mudahan pada Juli seluruh proses sudah selesai sehingga pekerjaan dapat dituntaskan sampai akhir tahun anggaran,” kata Bagus.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program menjadi salah satu kunci agar serapan anggaran semakin optimal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas penggunaan dana publik.
Bagus menambahkan, pengelolaan keuangan daerah Balikpapan selama ini mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur melalui raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran bersama DPRD hingga pertanggungjawaban APBD telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari laporan administrasi, melainkan sejauh mana anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting sebenarnya anggaran ini harus bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, seperti penanganan banjir, pembangunan sekolah, dan pelayanan air bersih. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Karena itu, seluruh dana yang kembali masuk ke APBD 2026 diharapkan dapat memperkuat berbagai program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bagus juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami persoalan maupun kebutuhan yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Masyarakat boleh mengawal APBD setiap tahun. Justru masyarakat yang lebih memahami apa saja kebutuhan dan kekurangan yang masih ada di daerah. Ini yang harus kita sampaikan dan kawal bersama,” katanya.
Selain membahas pengelolaan keuangan daerah, Bagus mengungkapkan Balikpapan saat ini juga mencatat capaian positif di tingkat nasional. Kota Balikpapan masuk dalam lima besar nominasi pembangunan kota terbaik bersama Surabaya, Pekalongan, Manado, dan Surakarta.
“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbenah dan mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman, kondusif, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar