Dilaporkan ke KPK soal Sewa Mobil, Wali Kota Samarinda Tegaskan Dokumen Terkait Sudah Disiapkan
Wali Kota Samarinda Andi Harun.
WALI Kota Samarinda Andi Harun menanggapi laporan kelompok mahasiswa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan ketidakwajaran anggaran sewa mobil dinas tamu pemerintah kota yang disebut mencapai Rp160 juta per bulan, Senin (20/4/2026).
Dia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terbuka terhadap pengawasan publik dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK. Ia menyebut seluruh dokumen terkait telah disiapkan dan dapat diakses karena tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Pemerintah Kota Samarinda siap bekerja sama dengan aparat pengawas, termasuk KPK dan lembaga pengawas lainnya. Seluruh proses telah dibuka secara transparan,” ujarnya.
Terkait substansi persoalan, Andi menjelaskan isu tersebut berakar pada aspek teknis kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Ia menekankan bahwa penjelasan mengenai kontrak tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman.
“Permasalahan ini bersifat kontraktual. Semua penjelasan sudah kami sampaikan secara terbuka,” kata dia.
Meski laporan telah dilayangkan ke KPK, Andi tetap mengapresiasi langkah kritis masyarakat, termasuk mahasiswa. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati.
Andi juga mengaku menerima informasi mengenai adanya pihak tertentu yang diduga menjadi aktor di balik gerakan tersebut. Namun, ia memilih tidak memperdebatkan hal itu dan tetap fokus pada substansi laporan yang disampaikan.
“Terlepas dari dugaan adanya pihak tertentu, substansi aspirasinya tetap kami hormati,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda mengakui adanya kekeliruan administratif dalam proses kerja sama tersebut. Pemerintah telah mengambil langkah korektif dengan memutus kontrak, mengembalikan kendaraan, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga ke kas negara.
Langkah ini, menurut Andi, merupakan bentuk tanggung jawab administratif sekaligus komitmen menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah di tengah sorotan publik. [TIA]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar