Pemprov Kaltim Pastikan Aspirasi Warga dari Reses DPRD Tak Berhenti di Atas Kertas

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kalimantan Timur selama masa reses. Masukan dari masyarakat tersebut akan menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran serta sesuai kebutuhan warga.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kalimantan Timur, Kamis (9/7/2026).

Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim Masa Sidang II Tahun 2026, penyerahan laporan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sambutan gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kaltim menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya masing-masing. Fraksi yang menyampaikan laporan meliputi Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, dan Demokrat-PPP.

Mewakili Gubernur Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah turun langsung ke masyarakat untuk menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, kegiatan reses memiliki peran strategis karena menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam proses pembangunan.

“Hasil reses merupakan instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Sri Wahyuni menegaskan, tidak semua persoalan yang dihadapi masyarakat dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui anggota DPRD menjadi sumber informasi penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Ia menyebutkan, sejumlah isu yang banyak disampaikan masyarakat dalam reses kali ini antara lain peningkatan layanan air bersih, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang masih memerlukan perhatian pemerintah.

“Masukan dari masyarakat ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif.

“Berbagai aspirasi yang telah disampaikan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui penyampaian hasil reses ini, diharapkan berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Timur dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→