Ancaman Krisis Pangan, Kaltim Siapkan 500 Ton Cadangan untuk Wilayah Rentan
Amaylia Dina Widyastuti, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH KaltimSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat menghadapi potensi kerawanan pangan yang masih membayangi sejumlah daerah. Melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), Kaltim telah menyiapkan cadangan pangan sebanyak 506 ton untuk menghadapi situasi darurat.
Cadangan pangan ini disiapkan untuk mendukung daerah-daerah yang masuk kategori rawan, seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar). Namun, penyaluran bantuan masih menunggu disposisi resmi dari Gubernur Kalimantan Timur.
“Cadangan ini untuk kondisi seperti bencana alam, lonjakan inflasi ekstrem, hingga gangguan sosial yang bisa berdampak langsung terhadap akses pangan warga,” kata Amaylia Dina Widyastuti, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, di Samarinda, Senin (4/8/2025).
Salah satu wilayah yang menjadi prioritas saat ini adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Daerah tersebut tengah mengalami kekeringan parah yang menyebabkan gagal panen dan kelangkaan bahan pangan.
Sebagai langkah cepat, Pemprov Kaltim telah menyalurkan 68,5 ton beras ke dua kecamatan paling terdampak: Long Apari dan Long Pahangai. Setiap kepala keluarga menerima bantuan 20 kilogram beras, langsung dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
Status kerawanan pangan di Kaltim ditentukan melalui sembilan indikator utama.
Antara lain: Ketersediaan pangan lokal (padi, jagung); Angka stunting; Akses air bersih; Layanan kesehatan; dan Ketersediaan sarana pendidikan.
Amaylia mencontohkan Kecamatan Busang di Kutai Timur yang sempat masuk kategori rawan karena minimnya akses air bersih. Namun kini statusnya membaik setelah ada pembangunan infrastruktur.
Untuk transparansi, Pemprov Kaltim juga mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Peta ini dapat diakses masyarakat secara berkala untuk mengetahui kondisi terbaru wilayahnya.
“Kami berharap upaya ini bisa menjaga stabilitas dan mencegah krisis pangan, terutama di wilayah pedalaman dan rentan bencana,” ujar Amaylia. (DIAS)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar