Samarinda Peroleh Rp1,1 Triliun dari Pajak di Kuartal II/2022
Redaksi
15 Juli 2022 | 23:02 23:02
.
2 menit membaca
SAMARINDA, newsborneo.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Kalimantan Timur mampu merealisasikan pendapatan pajak mencapai Rp 1,1 Triliun atau 43,89 persen pada kuartal II/2022.
Pendapatan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 2,6 Triliun di 2022. Sementara, setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru masuk hingga Juni 2022 sudah mencapai 65 persen atau sekira Rp 349 Miliar dari target Rp 534 miliar.
Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus berujar pihaknya tidak mematok target tinggi untuk PAD, karena masih dibayangi pandemi Covid-19 saat penyusunan kerangka PAD untuk tahun 2022.
Jika dirinci, jenis, realisasi dan target penerimaan PAD hingga Juni 2022, yaitu realisasi Pajak Daerah Rp 220 miliar dari target Rp360 miliar, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 17 miliar dari target Rp 45 miliar dan realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 5,3 Miliar dari target Rp 6,2 Miliar. Kemudian, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terealisasi sebesar Rp 105 Miliar dari target Rp 122 Miliar.
Oleh karena itu, Hermanus meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda dapat mengoptimalkan perannya guna mencapai penerimaan pajak optimal hingga di penutup tahun.
“Untuk kondisi capaian sekarang kita masih optimis bisa terealisasi hingga di semester akhir,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Samarinda Ali Fitri Noor mengimbau kepada OPD untuk memperhatikan komposisi keuangan dalam mengusulkan kegiatan di lingkungan dinasnya.
“Jadi saat ini kita harus konsen dulu pada pendapatan, karena jujur banyak permohonan penambahan anggaran yang diusulkan dinas masuk ke meja saya tanpa memperhatikan kekuatan keuangan saat ini,” kata Ali.
Adapun, dia menuturkan bahwa Pemkot Samarinda masih membutuhkan sekitar Rp 250 Miliar guna memenuhi kebutuhan secara keseluruhan.
“Silakan usulkan jika memang OPD membutuhkan anggaran dengan catatan harus secara terukur dan juga sesuai rencana kerja selama itu menunjang kinerja OPD dalam berjuang memenuhi capaian pendapatan. Nanti usulan dinas tadi akan kita bahan melalui forum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” pungkasnya. (*)
