BPK Bongkar Tata Kelola RSUD Taman Husada Bontang, Pemkot Diminta Segera Benahi Catatan Pemeriksaan

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan pemeriksaan kinerja terhadap pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang.

Pemeriksaan yang mencakup tahun anggaran 2025 hingga Semester I 2026 tersebut ditutup melalui Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (29/9/2026).

Pemeriksaan BPK berlangsung selama 35 hari dengan fokus mengevaluasi efektivitas tata kelola RSUD, mulai dari aspek pelayanan hingga pengelolaan keuangan, operasional, mutu, biaya, dan sumber daya manusia.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas proses pemeriksaan yang telah berjalan, sekaligus menyoroti pentingnya menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan BPK.

Menurut Neni, kualitas pelayanan RSUD Taman Husada secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hal itu, kata dia, terlihat dari hasil tinjauan dan wawancara lapangan yang dilakukan tim pemeriksa.

Namun, penilaian positif terhadap pelayanan tersebut tidak berarti seluruh persoalan tata kelola telah selesai. Pemkot Bontang tetap mendorong pembenahan, terutama menyangkut aspek keuangan dan administrasi rumah sakit.

“Kita akan mendengarkan apa saja yang harus dilakukan untuk pembenahan ke depan. Saya berharap, setelah koreksi-koreksi ini ditindaklanjuti, tidak ada lagi hal-hal krusial yang dapat menyebabkan penilaian kurang baik bagi rumah sakit umum,” ujar Neni.

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan manajemen RSUD Taman Husada bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi maupun catatan hasil pemeriksaan.

Bagi Neni, tindak lanjut tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat terus berjalan dengan baik.

Di tengah kondisi APBD Kota Bontang yang mengalami penurunan signifikan, Neni juga meminta jajaran RSUD tidak kehilangan semangat dalam memberikan pelayanan.

Ia secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan, perawat, dan seluruh staf RSUD agar tetap konsisten menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan patah semangat. Tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Romauli Sianturi, menjelaskan pemeriksaan pendahuluan yang telah rampung tersebut mencakup empat sasaran utama.

Dalam pemeriksaan itu, BPK membedah lima aspek penting dalam tata kelola rumah sakit, yakni tata kelola keuangan, tata kelola medis, pengendalian mutu dan biaya, tata kelola operasional, serta tata kelola sumber daya manusia (SDM).

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Bontang dan manajemen RSUD Taman Husada untuk melakukan pembenahan terhadap sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat.

Pertemuan exit meeting turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, Inspektur Kota Bontang Enik Ruswati, Direktur RSUD Taman Husada Bontang, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola rumah sakit dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bontang. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→