Balikpapan Kencangkan Ikat Pinggang, Tukin dan Perjalanan Dinas Dipangkas
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’udBALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi anggaran hampir Rp100 miliar di tengah kondisi fiskal daerah yang masih dibayangi defisit.
Pemangkasan tidak hanya menyasar kegiatan seremonial. Sejumlah belanja aparatur sipil negara (ASN), termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan perjalanan dinas, turut dipangkas.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan sekitar Rp70 miliar dari total efisiensi tersebut berasal dari anggaran yang berkaitan dengan aparatur.
“Banyak. Termasuk anggaran ASN, Tukin kita potong. Anggaran seremonial kita potong. Kemudian perjalanan dinas juga kita pangkas. Artinya, banyak yang kita efisiensikan,” kata Rahmad, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, secara keseluruhan nilai efisiensi yang dilakukan Pemkot Balikpapan mencapai hampir Rp100 miliar. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari penyesuaian anggaran menghadapi tekanan fiskal daerah.
“Yang jelas itu banyaklah, ada sekitar hampir Rp100 miliar,” ujarnya.
Rahmad menjelaskan, tekanan terhadap keuangan daerah juga berkaitan dengan anggaran kurang bayar yang hingga kini belum seluruhnya tersalurkan.
Dari kebutuhan kurang bayar yang disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar, bantuan yang tersedia baru sekitar Rp12 miliar.
“Ini dilakukan di tengah kondisi defisit dan anggaran kurang bayar kita yang belum tersalurkan. Dari Rp400 miliar lebih, itu hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar. Jadi, jauh sekali,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan belanja. Program yang dianggap tidak mendesak menjadi ruang untuk dilakukan efisiensi, sementara anggaran untuk kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan.
Rahmad menegaskan, kebijakan penghematan tersebut bukan berarti Pemkot Balikpapan menghentikan pembangunan.
“Efisiensi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih prioritas bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Rahmad, sejumlah sektor pembangunan tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama infrastruktur, jalan, fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan.
“Memang kita banyak melakukan efisiensi, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk membangun yang lebih prioritas. Infrastruktur dan kebutuhan fasilitas umum tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Salah satu proyek yang tetap masuk dalam perencanaan adalah pembangunan rumah sakit dengan skema tahun jamak atau multiyears.
Rahmad mengatakan, skema tersebut dipilih agar pembangunan proyek dengan kebutuhan anggaran besar tidak sekaligus membebani keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
“Rumah sakit kan ada cukup, tetapi kita sudah menganggarkan pembangunan rumah sakit dengan skema multiyears. Bukan berarti tidak ada uang, tetapi kita lebih menghemat,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan proyek bernilai besar jika dipaksakan selesai dengan pembiayaan penuh dalam satu tahun dapat memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Karena itu, skema multiyears dinilai memberikan ruang agar pembiayaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Kalau anggarannya sebesar itu dan dikerjakan dalam satu tahun, pasti tidak akan mampu. Makanya kita buat multiyears supaya ada kesinambungan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” lanjutnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Rahmad juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balikpapan yang telah menyepakati pembahasan Perubahan APBD dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai perhatian utama.
“Kita berterima kasih kepada anggota DPRD yang telah menyepakati dan menyetujui bersama dalam pembahasan awal di Perubahan. Kita sepakat harus fokus terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, kondisi anggaran yang terbatas menuntut pemerintah daerah untuk semakin ketat dalam menentukan skala prioritas.
Program yang menyentuh kebutuhan publik, kata dia, harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan belanja yang tidak bersifat mendesak.
“Seperti yang disampaikan dalam pandangan fraksi, prioritas untuk kepentingan umum dan masyarakat harus jauh lebih diutamakan di atas kepentingan golongan,” pungkas Rahmad Mas’ud. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar