Anggota Komisi A DPRD Bontang, Ubayya BengawanBONTANG – DPRD Kota Bontang menyoroti potensi kekurangan anggaran, program jaminan kesehatan masyarakat pada tahun berjalan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mengatakan pembiayaan BPJS masyarakat ke depan akan semakin berat, apabila hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah perlu mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
“Kalau terus bergantung pada APBD tentu akan berat. Karena itu perusahaan melalui program TJSL bisa ikut membantu pembiayaan layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Meski kekurangan anggaran tahun ini dinilai masih dapat diatasi melalui perubahan anggaran, DPRD meminta pemerintah daerah mulai memikirkan solusi jangka panjang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
DPRD berharap keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan, dapat membantu menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat agar tetap berjalan optimal di Kota Bontang.
Tidak ada komentar