Pelantikan 75 pejabat fungsional dan ratusan PNS Pemkot Balikpapan, Kamis (16/4/2026).
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melantik 75 pejabat fungsional bersama ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satu rangkaian pelantikan di Aula Balai Kota, Kamis, 16 April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan penguatan birokrasi di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Pelantikan mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala puskesmas, kepala sekolah, hingga jabatan fungsional tertentu. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan SK pensiun, serta pemberian tali asih kepada ASN yang memasuki masa purna tugas per 1 Mei 2026.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar rotasi atau pengisian jabatan, melainkan penguatan peran aparatur dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pelayanan masyarakat.
“Di tengah kondisi global yang tidak mudah, semangat kerja tidak boleh kendor. Justru harus semakin kuat,” ujar Rahmad.
Ia mengingatkan, jabatan yang diemban ASN merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Menurutnya, aparatur negara bukan sekadar “pelayan”, melainkan pihak yang menjalankan fungsi melayani masyarakat secara profesional.
“Kita ini bukan pelayan dalam arti sempit, tapi menjalankan tugas melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Rahmad juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi kinerja. Ia menilai semangat pegawai kerap tinggi di awal masa jabatan, namun menurun seiring waktu jika tidak dijaga.
“Di awal biasanya penuh energi, tapi jangan sampai masuk zona nyaman lalu kinerjanya menurun,” ujarnya.
Ia meminta seluruh ASN yang dilantik tetap aktif turun ke masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan memberikan solusi secara cepat agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Selain itu, Rahmad mengingatkan agar jabatan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan sampai jabatan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Fokus utama tetap pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (SR)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar