BONTANG, newsborneo.id – Ratusan massa “Aliansi Masyarakat Bufferzone Menggugat” menggelar demonstrasi di depan pintu masuk utama pabrik PT Pupuk Kaltim (PKT), Kota Bontang, Kaltim, Kamis (30/6/2022).
Tampak ratusan aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP Bontang dan sekuriti perusahaan turut menjaga aksi ini agar tetap damai dan kondusif. Sejumlah orator tampak saling bergantian menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara dan mobil komando.
Selain menyuarakan aspirasi, mereka juga meminta agar ada perwakilan perusahaan yang hadir. Beberapa waktu berselang, sejumlah manajemen Pupuk Kaltim hadir di tengah-tengah kerumunan massa.
Diketahui, ada enam tuntutan yang disampaikan Sekretaris aksi, Muhammad Pijay. Pertama menuntut transparansi jumlah alokasi dana program Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelontorkan kepada masyarakat Bontang, khususnya daerah penyangga perusahaan (bufferzone).
Kedua, memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat bufferzone. Ketiga, memasang indikator udara di area bufferzone perusahaan (Guntung, Lok Tuan, dan Sidrap) sebagai media masyarakat untuk mengecek secara langsung ambang batas polusi udara. Pengawasannya dengan membentuk tim independen.
Keempat, memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan (medikal cek up) serta pemberian vitamin dan susu secara gratis setiap tiga bulan sekali, khususnya masyarakat bufferzone yang terpapar langsung dengan polusi amoniak.
Kelima memberikan pelayanan kesehatan gratis per RT secara berkelanjutan. Dan keenam, membentuk tim khusus rehabilitasi area pesisir akibat tumpukan batu bara di area boiler PT Pupuk Kaltim.
“Ini adalah amanah kami pak, mohon ditindaklanjuti. Kami datang kesini untuk aksi damai. Jangan benturkan kami dengan ormas yang lain,” ucap Pijay di hadapan manajemen Pupuk Kaltim dan Kapolres Bontang.
Menanggapi aspirasi massa demonstrasi yang hadir, VP Pelayanan Umum Pupuk Kaltim, Sugeng Suedi menyampaikan, bakal menindaklanjuti apa yang disuarakan para pendemo. Nantinya usulan itu, akan disampaikan ke pimpinan perusahaan.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan. Nanti akan kami rapatkan, dan hasilnya akan kami sampaikan,” janji Sugeng. (js/re)
