Bontang Punya 21.670 UMKM, Pemkot Perkuat Akses Pasar dan Kredit 0 Persen
Kegiatan yang mengusung visi “DKUMPP Berbenah, UMKM Naik Kelas” itu berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026).BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembenahan regulasi, perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga kemudahan pembiayaan.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan potensi ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029, tercatat sebanyak 21.670 unit UMKM beroperasi di wilayah tersebut.
Meski memiliki potensi besar, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memperluas pasar dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bontang mendorong program pembinaan yang lebih terarah agar pelaku usaha lokal mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas.
Pemasaran Digital dan Kemitraan Jadi Strategi
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memfasilitasi bimbingan teknis pemasaran digital serta peningkatan kualitas pengemasan produk.
Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memperkuat daya tarik produk, memanfaatkan platform digital, dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Pemerintah juga berupaya memperluas kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal. Kolaborasi ini diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat keterlibatan produk lokal dalam rantai pasok perusahaan.
Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas, perluasan pasar, dan keberlanjutan bisnis.
Kredit 0 Persen Didorong untuk Perluas Akses Modal
Selain pemasaran dan kemitraan, akses permodalan menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM di Bontang.
Pemerintah daerah mendorong program kerja sama pembiayaan Kredit 0 persen dengan Bank Kaltimtara untuk membantu pelaku usaha memperoleh dukungan modal.
Agar program tersebut berjalan optimal, diperlukan dukungan perbankan serta kesiapan teknis dari pelaku usaha, termasuk pemenuhan persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen.
Pemerintah berharap fasilitas pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan modal secara tepat sasaran dan membantu mereka mengembangkan kegiatan usaha.
Forum Konsultasi Publik Jadi Ruang Evaluasi
Berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang Tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung visi “DKUMPP Berbenah, UMKM Naik Kelas” itu berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026).
Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman, hadir membuka kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Lukman mengibaratkan forum konsultasi publik sebagai momentum untuk melakukan “tera ulang” terhadap regulasi dan mekanisme pelayanan yang selama ini diterapkan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan layanan pemerintah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.
“Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui pelibatan masyarakat,” ujar Lukman.
Pelaku Usaha Dilibatkan dalam Penyempurnaan Layanan
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bontang, Nur Kalbi Agus Haris, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah se-Kota Bontang, serta perwakilan perusahaan, pengurus koperasi, dan asosiasi pedagang.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkaya pembahasan melalui masukan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan kondisi di lapangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif untuk menjaring aspirasi, gagasan, dan rekomendasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan serta program pemberdayaan UMKM. Sesi tersebut dipimpin Kepala DKUMPP Kota Bontang, Eko Arisandi.
Melalui forum ini, Pemkot Bontang berharap pembenahan layanan dan penguatan program pemberdayaan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal.
Dengan dukungan pembiayaan, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan kemitraan, UMKM diharapkan semakin kompetitif serta mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
Tidak ada komentar