Aliansi Balikpapan Melawan Sampaikan 10 Tuntutan Lebih, Pemkot Buka Ruang Dialog
Aliansi Balikpapan Melawan menyerahkan kajian akademis yang memuat rekomendasi serta lebih dari 10 tuntutan terkait berbagai persoalan di Kota Balikpapan.BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespons berbagai persoalan yang disuarakan Aliansi Balikpapan Melawan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (28/10/2026).
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa mengikuti audiensi bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, serta jajaran instansi terkait.
Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir, pelayanan air bersih, hingga pengaturan operasional kendaraan besar di dalam kota.
Bagus mengatakan, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung persoalan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
“Kita menerima dari perwakilan mahasiswa HMI dengan beberapa masyarakat, berkaitan dengan beberapa hal yang mereka tanyakan terkait dengan mungkin dinamika yang akhir-akhir ini ada di Balikpapan,” kata Bagus seusai audiensi.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang disampaikan memiliki cakupan kewenangan berbeda. Ada yang dapat ditangani pemerintah kota, sementara lainnya membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat maupun instansi vertikal.
“Dan kita sudah sampaikan, ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, ada bagian yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Serahkan Kajian Akademis dan Lebih dari 10 Tuntutan
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Balikpapan Melawan menyerahkan kajian akademis yang memuat rekomendasi serta lebih dari 10 tuntutan terkait berbagai persoalan di Kota Balikpapan.
Tuntutan itu mencakup penanganan karhutla, pengaturan jam operasional truk besar, peningkatan pelayanan air bersih, penertiban kabel, hingga transparansi pemadaman listrik bergilir.
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Melawan, Wisnu Nugroho, mengatakan persoalan karhutla menjadi salah satu perhatian utama massa karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Massa juga meminta Pemkot Balikpapan mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya mendapat perhatian dan dukungan lebih luas.
Selain itu, aliansi mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai pemadaman listrik bergilir. Mereka berharap PLN menjelaskan secara transparan penyebab, jadwal, dan pola pemadaman kepada masyarakat.
Persoalan pelayanan air bersih turut disorot, bersamaan dengan tuntutan pengaturan jam operasional kendaraan besar yang melintasi kawasan perkotaan. Penertiban kabel juga masuk dalam daftar persoalan yang disampaikan kepada pemerintah.
Pemkot Dorong Dialog untuk Mencari Solusi
Bagus menyambut positif penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, dialog antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam membahas persoalan kota secara terbuka.
“Tentunya ini suatu hal yang positif, dialog semacam ini,” katanya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dapat terus berlanjut, tidak berhenti pada audiensi semata. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan diharapkan dapat dibahas bersama untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Mudah-mudahan ya, tidak ada pihak yang disalahkan, tidak ada pihak yang diuntungkan. Kita sama-sama ingin membangun Kota Balikpapan bersama-sama dengan masyarakat menjadi kota yang maju, kondusif, dan bisa diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya,” tuturnya.
Audiensi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai persoalan yang dikeluhkan warga mendapat perhatian sesuai kewenangan dan kapasitas instansi terkait. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar