newsborneo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luar Jawa dan Bali cukup efektif menurunkan mobilitas masyarakat.
“Ini terlihat kondisi jalan yang cukup longgar demikian pula di tempat umum, meski ada dampak ekonomi namun keselamatan dan kesehatan nggak kalah penting nya,” ujar Kepala Biro Humas Setda Kaltim M Syafranuddin, Jum’at (16/7).
Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa saat ini di Kaltim belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19. Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada tanda-tanda penurunan karena proses PPKM Darurat baru berlangsung sepekan, biasanya dalam kasus Covid 19 baru terlihat setelah 14 hari.
Kemudian, pria yang akrab disapa Ivan itu menjelaskan saat ini pihaknya sedang berupaya menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
“Saat ini menggalakan dan meminta semua daerah melakukan PPKM dengan berbagai cara, terutama mengajak masyarakat untuk menerapkan Prokes Covid 19 seperti mengurangi mobilitas serta menjauhi kerumuman,” jelasnya.
Ivan menegaskan bahwa Pemprov maupun Pemda se Kaltim juga mempersiapkan beberapa rancangan termasuk alokasi anggaran apabila PPKM Darurat diperpanjang.
Dia melanjutkan, kebijakan ditempuh dengan menjalin kerja sama antara pemerintah kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Sistemnya gotong royong berdasarkan kewenangan masing-masing, karena semua diperuntukan kesehatan dan keselamatan manusia.
Adapun, dia mengakui bahwa dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat karena aktifitas usaha terganggu karena adanya pembatasan berusaha.
Itu sebabnya, Pemprov berharap pemerintah pusat bisa kembali mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat teruatma pedagang seperti yang dilakukan tahun 2020 lalu. (bs)
