Wawali Bontang membuka Musrenbang TJSLP Kota Bontang Tahun 2027 di Kantor Wali Kota Bontang, Rabu, 15 April 2026.BONTANG – Penurunan tajam anggaran daerah memaksa Pemerintah Kota Bontang mengubah strategi pembangunan. Dari semula sekira Rp3,2 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini menyusut menjadi Rp1,9 triliun, dengan potensi defisit pada 2026. Di tengah tekanan fiskal itu, pemerintah mengandalkan kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP).
Situasi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TJSLP Kota Bontang Tahun 2027 yang dibuka Wakil Wali Kota Agus Haris di Kantor Wali Kota Bontang, Rabu, 15 April 2026.
“Menghadapi keterbatasan anggaran, sinergi dengan perusahaan menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan,” ujar Agus Haris saat membuka forum tersebut.
Forum yang dihadiri perwakilan perusahaan dan sektor perbankan itu diarahkan untuk menyelaraskan program TJSLP dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dia menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta bukan lagi pelengkap, melainkan bagian strategis dalam menjaga keberlanjutan program publik.
Sejumlah prioritas pembangunan ditetapkan untuk 2027, yakni penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan nelayan.
Pemkot Bontang juga tetap mempertahankan berbagai program sosial seperti bantuan bagi lansia, insentif rukun tetangga (RT), serta dukungan bagi tenaga pendidik.
Agus Haris menargetkan tingkat pengangguran di Bontang dapat ditekan hingga nol pada 2030. Target tersebut dinilai ambisius di tengah keterbatasan fiskal, sehingga membutuhkan dukungan konkret dari dunia usaha melalui program TJSLP yang tepat sasaran.
Pemerintah memastikan kontribusi perusahaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. “Kita ingin program TJSLP benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” kata Agus.
Musrenbang ini menjadi titik temu kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta di tengah tekanan anggaran. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga layanan publik tetap berjalan. Di sisi lain, dunia usaha diharapkan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan kota. (ADS/BTG)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar